Jokowi Diserang Isu Utang

JAKARTA - Calon anggota legislatif (caleg) DPR dari Golkar untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur II Mukhamad Misbakhun terus menggerakkan mesin politiknya dalam menghadapi Pemilu 2019.

Fokusnya bukan hanya kembali meloloskan diri ke DPR, tapi juga memenangkan duet Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Selama akhir pekan kemarin, Misbakhun menggenjot konsolidasi relawan pendukungnya di Probolinggo dan Pasuruan. Caleg petahana untuk kursi DPR di dapil Jatim II itu mewanti-wanti relawan pendukungnya tetap kompak.

Misbakhun menargetkan suara Golkar di dapil Jatim II pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 melebihi 150 ribu. Karena itu, dia meminta relawannya bekerja keras demi suara Golkar di Pasuruan dan Probolinggo yang termasuk sebagai wilayah Tapal Kuda.

"Saya berharap kekompakan tim terus dijaga. Tim mulai bekerja mencari suara agar target Golkar mendapat 150 ribu suara bisa tercapai," ucapnya saat berbicara pada konsolidasi Relawan Tetap Misbakhun (Tekun) Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, kemarin.

Anggota Komisi XI DPR yang dikenal getol mendukung Presiden Jokowi itu menuturkan, tensi politik tentu akan meningkat dalam momen Pilpres 2019. Terlebih, katanya, berbagai hoaks menyasar Presiden Ketujuh RI itu.

Karena itu, Misbakhun juga membekali relawan Tekun dengan argumen untuk menangkis isu soal utang pemerintah di era Presiden Jokowi. Sebab, selama ini yang selalu digembar-gemborkan penentang Jokowi adalah pertambahan utang pemerintah.

"Kalau ada cerita bayi baru lahir itu sudah punya utang Rp 12 juta, saya tanya bapak dan ibu semua apakah pernah ditarik untuk ikut bayar utang pemerintah? Tidak kan?" kata Misbakbun.

Mantan pegawai pajak di Kementerian Keuangan itu menambahkan, narasi tentang tambahan utang sengaja dibuat oleh pihak yang tak menginginkan Presiden Jokowi menang pilpres lagi.

Padahal, kata Misbakhun menegaskan, pemerintah tidak bisa semaunya berutang karena harus melalui persetujuan DPR, termasuk fraksi-fraksi partai yang selama ini menempatkan diri sebagai oposisi.

"Ini perlu dijelaskan. Biasanya partai politik setiap pembahasan APBN di DPR semua partai ikut dan setuju. Termasuk mereka yang teriak teriak soal utang," terangnya lagi.

Bagi Misbakhun, pemerintahan Presiden Jokowi berutang demi pembangunan. Angka pinjamannya pun sudah sesuai perhitungan dan persetujuan berbagai pihak.

"Kalaupun Indonesia membangun infrastruktur tanpa utang pasti bisa. Tapi pertanyaannya kapan bisa selesai? Bisa sampai puluhan tahun lagi," ucap Misbakhun.

Legislator kelahiran Pasuruan itu lantas mencontohkan pembangunan jalan tol yang sekarang sudah sampai di daerah pemilihannya. Bahkan, Pasuruan di Jawa Timur hingga Merak di Banten sudah tersambung tol Trans Jawa.

Padahal, kata Misbakhun, ruas tol Gempol-Pasuruan sudah dibangun saat dirinya baru lulus SMP pada 1986. Namun, pembangunan ruas tol itu baru bisa diselesaikan di era Presiden Jokowi.

"Jalan tol dari Merak-Banyuwangi bakal menyambung ya zamannya Pak Jokowi. Bendungan dibangun, embung dibangun, pelabuhan dibangun, wilayah perbatasan dibangun," katanya.

Misbakhun menambahkan, yang penting pertambahan utang juga disertai kenaikan aset pemerintah. "Sehingga penerimaan pajak negara bertambah jadi mempunyai kemampuan untuk mengembalikan utang," urainya.