Hasil Kongres KNPI di Bogor Jadi Momentum Persatuan Pemuda

JAKARTA - Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang telah digelar di Bogor pada akhir Desember lalu, telah selesai dan berhasil melahirkan Ketua Umum baru yakni Haris Pertama.

Namun, kongres yang berjalan dinamis dan sesuai dengan AD-ART organisasi itu ternyata menyisakan pihak tertentu yang belum puas dan masih sulit menerima kekalahan.

Sempat beredar surat edaran yang mengatasnamakan pimpinan sidang kongres dan ditujukan kepada kepada DPD KNPI dan OKP di sejumlah daerah menyatakan kongres ke XV KNPI di Bogor belum selesai dan akan dilanjutkan pada bulan Januari ini.

Belakangan diketahui ada pemalsuan tanda tangan salah satu mantan pimpinan sidang dalam surat edaran tersebut.

Untuk mencegah kisruh berkelanjutan, mantan pimpinan sidang kongres KNPI akhirnya angkat bicara.

Dalam surat resmi yang diterima redaksi, mantan pimpinan sidang kongres KNPI XV yang digelar di Bogor pada 18-22 Desember menegaskan bahwa kongres KNPI telah berlangsung sesuai dengan AD/ART organisasi dan menghasilkan ketua KNPI terpilih Haris Pertama.

Selain itu dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa perangkat sidang termasuk para pimpinan sidang sudah tidak memiliki kewenangan apapun setelah sidang dinyatakan selesai.

Salah seorang mantan pimpinan sidang kongres KNPI, Gunung Hutapea menyebut, oknum mantan pimpinan sidang yang menyebarkan surat edaran sebagai orang yang ingin memecah belah KNPI.

"Kongres di Bogor telah selesai dan berhasil mempersatukan seluruh OKP dan DPD KNPI. Kita ingin KNPI makin besar, kita hormati hasil kongres Bogor. Apapun hasilnya," kata Gunung Hutapea, Jumat (4/1/2018).

Sementara Ivanho Semen, perwakilan dari Garda Nasdem yang juga Pimpinan sidang berharap hasil kongres Bogor dapat mempersatukan semua elemen di dalam KNPI.

"Kita sudahi perpecahan berkepanjangan selama ini ditubuh KNPI. Hasil kongres Bogor kita jadikan momentum untuk persatuan Pemuda Indonesia," tegas Ivanho.

Sejumlah DPD KNPI juga mengingatkan kepada oknum pimpinam sidang yang menyebarkan agenda kongres lanjutan untuk berhenti memecah belah organisasi dan mulai untuk memberikan kerja nyata demi kemajuan organisasi.

"Apa yang mereka lakukan adalah inkonstitusional, dan mungkin akan berimplikasi hukum jika mereka tidak segera menghentikannya," ucap Ketua DPD KNPI Gorontalo, Dedi Muslim.