Mendagri Sebut Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memiliki pandangan bahwa Pemilu adalah siklus bernegara yang harus terjadi dalam siklus setiap 5 tahun sekali sesuai amanat Konstitusi UUD 1945.

"Pemilu adalah ciri bahwa NKRI adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem politik demokrasi," kata Tjahjo Kumolo, Jumat (4/1/2018).

Menurut Tjahjo, setiap dari penyelenggaraan Pemilu di samping tahapan proses pelaksanaaan, Pemilu juga membutuhkan iklim yang sehat, sejuk, dan damai. Tjahjo memaknai, dalam kontestasi Pemilu merupakan arena pertarungan gagasan, ide, konsep, dan pemikiran.

"Bagaimana cara mengelola negara yang disampaikan kontestan dan tim suksesnya. Masalah perbedaan pilihan politik masyarakat, baik Pileg dan Pilres harus didudukan dalam koridor dan bingkai komitmen merawat persatuan dan kesatuan bangsa," ungkapnya.

"Mari berpolitik dengan tetap berkarakter ke-Indonesiaan, yakni penuh tatakrama, etika dan budaya Indonesia," tambah menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Peradaban demokrasi yang berkarakter ke-Indonesiaan, yaitu demokrasi yang berbasis budaya dan etika yang dianut masyarakat Indonesia. Hal itulah yang menjadi kekuatan dan pembeda karakteristik nilai demokrasi, dibandingkan praktik demokrasi bangsa lain di dunia.

Oleh karena itu kata Tjahjo, semua elemen bangsa harus bersatu menolak dan melawan hoaks (berita bohong). "Hoaks adalah sumber penyakit sekaligus racun yang merusak peradaban demokrasi Indonesia dan bahkan lebih jauh dari itu bisa menjadi sumber konflik yang menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa," tegasnya.