Menjadi Negeri Bencana

“ORANG bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman.” Penggalan lagu Kolam Susu karya Koes Plus ini merupakan gambaran sederhana betapa subur makmur loh jinawi negeri kita ini, Indonesia. Di pulau yang berjejer dan membentang dari Sabang-Merauke hidup beragam kekayaan flora dan fauna; pada kedalaman dan dasar laut hidup tersimpan beraneka jenis ikan, batu karang dan vegetasi lautan; dan jauh perut bumi terkandung aneka sumerdaya mineral. Semua karunia Tuhan yang dianugerahkan tersebut menjadi sumber kesejahteraan tak terhingga untuk bangsa ini.

Tanah yang sedemikian subur ini terwujud karena negeri ini memiliki 127 gunung aktif atau mencapai 75% gunung aktif yang ada di muka bumi, di antaranya Gunung Merapi, Sinabung, dan Gunung Kelud. Kekayaan laut sangat luar biasa karena 70% wilayah Indonesia berupa lautan, dan tersambung langsung dengan Sumadera Hindia dan Samudera Pasifik. Mineral di bumi melimpah karena karena salah satunya terkait posisi geologi Indonesia yang berada di cincin api pasifik atau Ring of Fire.

Seolah sudah menjadi takdir, di balik kesuburan tanah itu ada ancaman gunung yang setiap saat akan meletus seperti ditunjukkan pada gunung Anak Krakatau saat ini; di balik kekayaan laut dan keindahannya itu menyimpan bahaya tsunami yang tidak pernah bisa diprediksi akan menerjang pesisir pantai seperti pada tsunami Selat Sunda beberapa hari lalu; dan perut bumi bukan hanya menyediakan harta karun tapi juga melepaskan energi negatifnya dalam bentuk gempa bumi seperti keras mengguncang Sulawesi Tengah pertengahan tahun ini.

Barangkali itulah bentuk keadilan Ilahi untuk negeri ini. Karunia kekayaan alam dan bencana alam ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Bangsa ini tidak bisa memilih satu sisi yang menguntungkan saja, tapi mau tidak mau harus menikmatinya sebagai takdir yang memang mesti dijalani. Pilihannya kini tinggal bagaimana bisa memaksimalkan pemanfaatan potensi kekayaan alam, dan di sisi lain meminimalkan ancaman bencana. Sikap inilah yang semestinya dilakukan sebagai respons rasa syukur atas keadilan Tuhan.

Tapi rasanya, sikap demikian tidak sepenuhnya ditunjukkan. Kita –terutama pemerintah sebagai penanggung jawab utama- hanya terlena keasyikan menikmati berbagai karunia alam tersebut. Sebaliknya bagaimana bersikap terhadap ancaman bencana alam, terkesan ala kadarnya. Sikap demikian tercermin dalam kebijakan yang mengarah pada kesiapan menghadapi bencana.

Anggaran bencana misalnya. Walaupun jumlahnya meningkat setiap tahun, proporsinya hanya berkisar antara 0,2-0,3%. Padahal idealnya mencapai 1% dari APBN. Pada tahun 2018, besaran anggaran bencana mencapai Rp6 triliun. Sekilas terlihat besar, tapi melihat luas wilayah Indonesia dan skala ancaman bencana, jumlah tersebut kecil sekali. Bandingkan dengan Jepang yang menganggarkan dana sebesar Rp268,4 triliun di tahun sama.

Dengan dana yang cekak tersebut, bagaimana mungkin Indonesia bisa membangun infrastruktur early warning system (EWS) yang dibutuhkan untuk memitigasi bencana di seluruh wilayah rawan di Tanah Air. Untuk mengantisipasi ancaman tsunami, misalnya, Indonesia ternyata baru memiliki 52 unit sirine dari 1.000 sirine yang dibutuhkan. Bahkan, Indonesia saat ini hanya memiliki 22 alat deteksi tsunami atau buoy.

Itupun dimiliki sejak rezim pemerintahan sebelumnya, dan sebagian besar merupakan hibah dari negara sahabat. Jika kebutuhan infrastruktur EWS juga dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman gunung meletus dan aneka bencana lain, jumlah dana tersebut sudah pasti jauh dari mencukupi. Karena itu jangan heran, walaupun hidup di negeri bencana, kita tidak pernah siap menghadapinya.

Seperti terjadi pada tsunami Selat Sunda, bangsa ini hanya bisa terkaget dan prihatin menyaksikan banyaknya korban jiwa. Tanpa ada peringatan EWS, tsunami menerjang sekuat tenaga dan menewaskan ratusan orang. Yang memprihatinkan, realitas demikian selalu terulang-dan terulang semenjak kesadaran pentingnya mewaspadai bencana terbangun pasca-tsunami Aceh 2004 lali. Lantas sampai kapan?