Kemendagri di Era Tjahjo Kumolo Selamatkan Program e-KTP
Selasa, 11 Desember 2018 - 16:48 WIB
Kemendagri di Era Tjahjo Kumolo Selamatkan Program e-KTP
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperbaiki layanan publik, salah satunya pelayanan KTP elektronik (e-KTP). Bukan sekadar bertujuan sebagai syarat menjadi pemilih pada Pilkada dan Pemilu, melainkan juga untuk data kependudukan untuk layanan publik lainnya.
Kemendagri juga menyoroti mengenai beberapa permasalahan yang terjadi terkait kasus penjualan blanko e-KTP secara online. Juga penemuan 2.158 e-KTP rusak produksi tahun 2011, 2012 dan 2013 di Duren Sawit, Jakarta Timur.
“Kami tegaskan bahwa kedua kasus murni tindak pidana yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab dan sudah ditangani kepolisian. Jadi tidak fair jika masalah tersebut ditimpakan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo,” kata Kapuspen Kemendagri, Bahtiar dalam siaran pers, Selasa (11/12/2018).
Menurut Bahtiar, jika hal tersebut terus dibiarkan maka kejahatan dan tindak pidana serupa terus diulang secara sengaja. Kemudian dengan mudahnya pejabat publik diminta bertanggung jawab.
“Fakta yang benar adalah Mendagri Tjahjo Kumolo justru telah menyelamatkan proyek e-KTP UU No 23/2013 tentang Kependudukan, yang semrawut karena adanya permasalahan korupsi sebelumnya. Beliau hanya kebagian 'cuci piring' masalah e-KTP. Ketika Beliau masuk menjadi Menteri Kabinet Kerja masalah e-KTP sudah ada,” ujarnya.
Bahtiar mengatakan, di era Tjahjo Kumolo secara perlahan dan pasti telah mampu mengurai dan selesaikan permasalahan e-KTP. Perekaman e-KTP saat ini sukses dan bisa mencapai angka 97,3 %.
Sejak 2014 hingga Desember 2018, pemanfaatan data kependudukan dari Kemendagri tercatat 42 kementerian/lembaga sudah menandatangani MoU. Sebanyak 1.130 lembaga pengguna telah menandatangani perjanjian kerja sama, 576 lembaga pengguna telah menandatangani juknis, dan 313 lembaga pengguna terkoneksi ke data warehouse DWH Ditjen Dukcapil Kemendagri.
“Tentu ini sebuah pencapaian kerja yang harus diapresiasi dan ditingkatkan lebih baik lagi ke depannya. Diharapkan ini juga bisa memacu motivasi seluruh jajaran Kemendagri, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil dan jajarannya di seluruh daerah supaya lebih baik lagi dalam melayani masyarakat,” tandasnya.
Kemendagri juga menyoroti mengenai beberapa permasalahan yang terjadi terkait kasus penjualan blanko e-KTP secara online. Juga penemuan 2.158 e-KTP rusak produksi tahun 2011, 2012 dan 2013 di Duren Sawit, Jakarta Timur.
“Kami tegaskan bahwa kedua kasus murni tindak pidana yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab dan sudah ditangani kepolisian. Jadi tidak fair jika masalah tersebut ditimpakan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo,” kata Kapuspen Kemendagri, Bahtiar dalam siaran pers, Selasa (11/12/2018).
Menurut Bahtiar, jika hal tersebut terus dibiarkan maka kejahatan dan tindak pidana serupa terus diulang secara sengaja. Kemudian dengan mudahnya pejabat publik diminta bertanggung jawab.
“Fakta yang benar adalah Mendagri Tjahjo Kumolo justru telah menyelamatkan proyek e-KTP UU No 23/2013 tentang Kependudukan, yang semrawut karena adanya permasalahan korupsi sebelumnya. Beliau hanya kebagian 'cuci piring' masalah e-KTP. Ketika Beliau masuk menjadi Menteri Kabinet Kerja masalah e-KTP sudah ada,” ujarnya.
Bahtiar mengatakan, di era Tjahjo Kumolo secara perlahan dan pasti telah mampu mengurai dan selesaikan permasalahan e-KTP. Perekaman e-KTP saat ini sukses dan bisa mencapai angka 97,3 %.
Sejak 2014 hingga Desember 2018, pemanfaatan data kependudukan dari Kemendagri tercatat 42 kementerian/lembaga sudah menandatangani MoU. Sebanyak 1.130 lembaga pengguna telah menandatangani perjanjian kerja sama, 576 lembaga pengguna telah menandatangani juknis, dan 313 lembaga pengguna terkoneksi ke data warehouse DWH Ditjen Dukcapil Kemendagri.
“Tentu ini sebuah pencapaian kerja yang harus diapresiasi dan ditingkatkan lebih baik lagi ke depannya. Diharapkan ini juga bisa memacu motivasi seluruh jajaran Kemendagri, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil dan jajarannya di seluruh daerah supaya lebih baik lagi dalam melayani masyarakat,” tandasnya.
(poe)
