Moeldoko: 154 Personel TNI-Polri Diterjunkan di Lokasi Penembakan
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 154 personel gabungan TNI-Polri diterjunkan di lokasi penembakan pekerja proyek jembatan di jalur Trans Papua. Langkah itu dilakukan dalam rangka memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar.
"Telah dikirim 154 TNI-Polri untuk pemulihan. Kita tidak ingin masyarakat di sana merasa situasi tidak menentukan. Merasa tidak aman dan nyaman," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta, Rabu (5/12/2018).
Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Moeldoko meminta setiap proyek pembangunan di daerah rawan di Papua dijaga. Pemerintah ingin pengerjaan proyek tidak terganggu.
"Perusahaan kontraktor atau BUMN perlu pengawasan TNI-Polri agar pembangunan tetap berjalan dengan baik," kata Moeldoko.
Moeldoko menambahkan, pembangunan di Papua tidak boleh berhenti. Pasalnya, pembangunan merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap Papua. Dia meyakini, pembangunan bisa mengubah kawasan rawan seperti di lokasi penembakan di Kabupaten Nduga menjadi aman.
"Upaya pemerintah Jokowi untuk segera samakan kondisi pemerataan pembangunan tidak kenal situasi. Walau kita diganggu, ini kebutuhan besar masyarakat Papua," kata Moeldoko.
"Telah dikirim 154 TNI-Polri untuk pemulihan. Kita tidak ingin masyarakat di sana merasa situasi tidak menentukan. Merasa tidak aman dan nyaman," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta, Rabu (5/12/2018).
Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Moeldoko meminta setiap proyek pembangunan di daerah rawan di Papua dijaga. Pemerintah ingin pengerjaan proyek tidak terganggu.
"Perusahaan kontraktor atau BUMN perlu pengawasan TNI-Polri agar pembangunan tetap berjalan dengan baik," kata Moeldoko.
Moeldoko menambahkan, pembangunan di Papua tidak boleh berhenti. Pasalnya, pembangunan merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap Papua. Dia meyakini, pembangunan bisa mengubah kawasan rawan seperti di lokasi penembakan di Kabupaten Nduga menjadi aman.
"Upaya pemerintah Jokowi untuk segera samakan kondisi pemerataan pembangunan tidak kenal situasi. Walau kita diganggu, ini kebutuhan besar masyarakat Papua," kata Moeldoko.
(pur)