31 Pekerja Jalan di Papua Dibantai KKSB, DPR Soroti Peran Polisi
A
A
A
JAKARTA - Pembantaian 31 pekerja di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi Kabupaten Nduga, Papua, Minggu 2 Desember 2018 oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus disoroti kalangan DPR. Pasalnya, tidak sedikit buruh bangunan dari PT Istaka Karya yang tewas.
Terkait hal itu, Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil pun menyoroti peran aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada daerah yang masih terdapat kelompok bersenjata. Sebab, menurut dia, seharusnya para pekerja jalan itu mendapatkan perlindungan yang maksimal dari aparat kepolisian.
"Dan kami juga tidak begitu memahami dalam pengertian kenapa daerah-daerah yang masih ada kelompok-kelompok bersenjata para pekerjanya tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal," ujar Nasir Djamil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2018).
Maka itu, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku sangat menyesalkan peristiwa pembantaian itu terjadi. Terlebih, kata Nasir Djamil, jumlah korban tewas tidak sedikit.
"Yang kedua, di daerah-daerah yang masih ada kelompok bersenjata tersebut, kenapa kemudian pihak keamanan dalam hal ini kepolisian, tidak memberikan perlindungan yang maksimal," ujar Legislator asal Aceh itu.
Terkait hal itu, Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil pun menyoroti peran aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada daerah yang masih terdapat kelompok bersenjata. Sebab, menurut dia, seharusnya para pekerja jalan itu mendapatkan perlindungan yang maksimal dari aparat kepolisian.
"Dan kami juga tidak begitu memahami dalam pengertian kenapa daerah-daerah yang masih ada kelompok-kelompok bersenjata para pekerjanya tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal," ujar Nasir Djamil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2018).
Maka itu, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku sangat menyesalkan peristiwa pembantaian itu terjadi. Terlebih, kata Nasir Djamil, jumlah korban tewas tidak sedikit.
"Yang kedua, di daerah-daerah yang masih ada kelompok bersenjata tersebut, kenapa kemudian pihak keamanan dalam hal ini kepolisian, tidak memberikan perlindungan yang maksimal," ujar Legislator asal Aceh itu.
(pur)