31 Pekerja Dibantai KKSB, DPR Minta Pemerintah Segera Bertindak Tegas
Selasa, 04 Desember 2018 - 11:15 WIB
31 Pekerja Dibantai KKSB, DPR Minta Pemerintah Segera Bertindak Tegas
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta segera mengambil tindakan tegas terhadap Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang membantai 31 pekerja di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi Kabupaten Nduga. Adapun 31 orang pekerja jembatan ini merupakan buruh bangunan dari PT Istaka Karya dilaporkan tewas sementara satu orang lagi belum diketahui nasibnya.
"Kita patut mendapatkan respons segera dari pemerintah tentang apa yang terjadi, kenapa bisa ada kelompok bersenjata seperti ini datang menyergap orang lagi kerja," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2018).
Kemudian, dia juga mempertanyakan sistem pengamanan selama ini di sana. "Bagaimana sistem operasi intelijen selama ini, kenapa tidak bisa mendeteksi dan memantau adanya pergerakan orang bersenjata seperti ini," kata Legislator asal Nusa Tenggara Barat ini.
Sejumlah hal tersebut, menurut dia, harus dijawab dan dijelaskan pemerintah. Fahri menambahkan, pemerintah harus memberikan penegasan dan perlindungan.
"Sebab di tegah kita katanya sedang membangun infrastruktur tetapi tiba-tiba tidak ada perlindungan bagi orang yang bekerja di daerah itu," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Selain itu, dia menilai peristiwa itu bisa membuat orang mengurungkan investasi ataupun bekerja di sana karena tidak aman. "Jadi, pemerintah harus segera memberikan keterangan dan pemerintah harus segera mengambil tindakan yang memberikan penjelasan kepada publik bagaimana pemerintah menghadapi masalah ini," ujarnya.
Sebab, menurut dia, peristiwa tersebut merupakan tragedi pembantaian yang membuat bangsa ini terpukul. "Dan membuat pemerintah harus segera mengambil sikap dan tindakan yang tegas terhadap masalah ini," pungkasnya.
"Kita patut mendapatkan respons segera dari pemerintah tentang apa yang terjadi, kenapa bisa ada kelompok bersenjata seperti ini datang menyergap orang lagi kerja," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2018).
Kemudian, dia juga mempertanyakan sistem pengamanan selama ini di sana. "Bagaimana sistem operasi intelijen selama ini, kenapa tidak bisa mendeteksi dan memantau adanya pergerakan orang bersenjata seperti ini," kata Legislator asal Nusa Tenggara Barat ini.
Sejumlah hal tersebut, menurut dia, harus dijawab dan dijelaskan pemerintah. Fahri menambahkan, pemerintah harus memberikan penegasan dan perlindungan.
"Sebab di tegah kita katanya sedang membangun infrastruktur tetapi tiba-tiba tidak ada perlindungan bagi orang yang bekerja di daerah itu," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Selain itu, dia menilai peristiwa itu bisa membuat orang mengurungkan investasi ataupun bekerja di sana karena tidak aman. "Jadi, pemerintah harus segera memberikan keterangan dan pemerintah harus segera mengambil tindakan yang memberikan penjelasan kepada publik bagaimana pemerintah menghadapi masalah ini," ujarnya.
Sebab, menurut dia, peristiwa tersebut merupakan tragedi pembantaian yang membuat bangsa ini terpukul. "Dan membuat pemerintah harus segera mengambil sikap dan tindakan yang tegas terhadap masalah ini," pungkasnya.
(pur)
