Istana Sebut Korupsi Banyak di Pemerintah Daerah Bukan di Pusat
Kamis, 29 November 2018 - 14:26 WIB
Istana Sebut Korupsi Banyak di Pemerintah Daerah Bukan di Pusat
A
A
A
JAKARTA - Pihak Istana menanggapi pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut korupsi di Indonesia sudah akut. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, kasus korupsi banyak terjadi di pemerintahan tingkat daerah dan DPR.
"Kita bisa lihat, korupsi di mana sih sekarang? Korupsi ada di pemerintah daerah. Relatif korupsi yang di kementerian enggak ada," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/11/2018).
Moeldoko membantah bila korupsi terjadi di semua lini pemerintahan. Menurutnya, korupsi yang terjadi di daerah harus dipahami dalam konteks otonomi daerah.
"Pertanyaannya, apakah itu terus dikaitkan dengan konteks otonomi seperti sekarang ini, itu kan pemegang otoritas para kepala daerah. Jadi bukan berarti aemua diurus pusat. Ini konteksnya berbeda," ucap Moeldoko.
Karenanya, Moeldoko mengatakan, tidak tepat bila semua kasus korupsi dialamatkan kepada tanggung jawab Presiden Jokowi.
"Jadi indikatornya kalau kementerian banyak (korupsi), presiden bisa dilihat ada yang salah dalam leadership. Tapi yang terjadi rata-rata di DPR, kabupaten, wali kota, enggak ada masalah. Jadi enggak langsung, oh ini presiden," pungkas Moeldoko.
"Kita bisa lihat, korupsi di mana sih sekarang? Korupsi ada di pemerintah daerah. Relatif korupsi yang di kementerian enggak ada," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/11/2018).
Moeldoko membantah bila korupsi terjadi di semua lini pemerintahan. Menurutnya, korupsi yang terjadi di daerah harus dipahami dalam konteks otonomi daerah.
"Pertanyaannya, apakah itu terus dikaitkan dengan konteks otonomi seperti sekarang ini, itu kan pemegang otoritas para kepala daerah. Jadi bukan berarti aemua diurus pusat. Ini konteksnya berbeda," ucap Moeldoko.
Karenanya, Moeldoko mengatakan, tidak tepat bila semua kasus korupsi dialamatkan kepada tanggung jawab Presiden Jokowi.
"Jadi indikatornya kalau kementerian banyak (korupsi), presiden bisa dilihat ada yang salah dalam leadership. Tapi yang terjadi rata-rata di DPR, kabupaten, wali kota, enggak ada masalah. Jadi enggak langsung, oh ini presiden," pungkas Moeldoko.
(maf)
