KPK Diminta Buktikan Soal Hampir Semua Kepala Daerah Korupsi
Rabu, 28 November 2018 - 16:13 WIB
KPK Diminta Buktikan Soal Hampir Semua Kepala Daerah Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, hampir semua bupati/wali kota dan pejabat daerah masih melakukan korupsi. Bahkan jika KPK memiliki banyak personel maka bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT) setiap hari.
Menanggapi hal ini pengamat politik dan Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran, Idil Akbar menganggap bahwa KPK memang diberikan kewenangan dan Undang-Undang untuk melakukan OTT.
"Bagi saya sebetulnya yang paling penting adalah penegakan hujumnya terhadap mereka yang melakukan korupsi dan mencegah adanya korupsi yang dilkukan kepala daerah," ujar Idil saat dihubungi SINDOnews, Rabu (28/11/2018).
Bagi Idil, OTT merupakan satu metode saja yang diberikan KPK untuk melakukan tindakan terhadap kepala daerah yang diduga korupsi. Menurutnya, jika memang apa yang disampaikan pimpinan KPK memiliki bukti yang kuat aksi OTT pasti didukung oleh masyarakat.
Idil mengaku mendukung apa yang disampaikan para pimpinan KPK tersebut. Sebab, ia menilai, pasti mereka memiliki dasar saat menyebut hampir kepala daerah dan pejabat daerah masih melakukan korupsi.
Terhadap hal ini, Idil mengimbau kepada organisasi atau asosiasi yang membawahi para kepala daerah agar menjadikan ucapan KPK sebagai peringatan. Peringatan tersebut kemudian dilakukan evaluasi dari hulu ke hilir. Selain itu, evaluasi juga perlu dilakukan partai politik dalam proses rekrutmen calon kepala daerah.
"Jadi itu satu hal yang perlu dilakukan oleh partai sejak dini ya, partai politik harus betul-betul mulai cari calon kepala daerah yang kompeten, korupsi tidak dilakukan secara macam ya, kemudian pada saat mengawasi, melakukan treatment yang tegas sehingga kepala daerah tidak melakukan korupsi," tandasnya.
Menanggapi hal ini pengamat politik dan Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran, Idil Akbar menganggap bahwa KPK memang diberikan kewenangan dan Undang-Undang untuk melakukan OTT.
"Bagi saya sebetulnya yang paling penting adalah penegakan hujumnya terhadap mereka yang melakukan korupsi dan mencegah adanya korupsi yang dilkukan kepala daerah," ujar Idil saat dihubungi SINDOnews, Rabu (28/11/2018).
Bagi Idil, OTT merupakan satu metode saja yang diberikan KPK untuk melakukan tindakan terhadap kepala daerah yang diduga korupsi. Menurutnya, jika memang apa yang disampaikan pimpinan KPK memiliki bukti yang kuat aksi OTT pasti didukung oleh masyarakat.
Idil mengaku mendukung apa yang disampaikan para pimpinan KPK tersebut. Sebab, ia menilai, pasti mereka memiliki dasar saat menyebut hampir kepala daerah dan pejabat daerah masih melakukan korupsi.
Terhadap hal ini, Idil mengimbau kepada organisasi atau asosiasi yang membawahi para kepala daerah agar menjadikan ucapan KPK sebagai peringatan. Peringatan tersebut kemudian dilakukan evaluasi dari hulu ke hilir. Selain itu, evaluasi juga perlu dilakukan partai politik dalam proses rekrutmen calon kepala daerah.
"Jadi itu satu hal yang perlu dilakukan oleh partai sejak dini ya, partai politik harus betul-betul mulai cari calon kepala daerah yang kompeten, korupsi tidak dilakukan secara macam ya, kemudian pada saat mengawasi, melakukan treatment yang tegas sehingga kepala daerah tidak melakukan korupsi," tandasnya.
(maf)
