ISNU Gelar Simposium Nasional Kebangsaan
Minggu, 25 November 2018 - 16:43 WIB
ISNU Gelar Simposium Nasional Kebangsaan
A
A
A
JAKARTA - Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) menyelenggarakan Simposium Nasional Kebangsaan. Acara ini diambil dari gagasan kebangsaan ISNU: Menyongsong satu abad Indonesia sebagai negara kesejahteraan Pancasila.
Ketua umum PP ISNU Ali Masykur Musa mengatakan, konsep Indonesia sebagai negara kesejahteraan Pancasila untuk menghindari dan mengantisipasi Indonesia melahirkan disparitas yang akan membuat gape yang membahayakan bagi disintegrasi bangsa.
"Konsep ini sebagai antitesa dari proses liberalisme di satu sisi dan masisme sosialisme di sisi yang lain dan di Indonesia melahirkan apa yang disebut negara Pancasila didalam konteks sistem politik yang disebut dengan negara kesejahteraan Pancasila," ujar Ali dalam sambutannya di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (25/11/2018).
Ali juga menjelaskan dari konsep tersebut intinya bagaimana pasar dapat terkendali, dan ketika pasar menyimpang maka negara harus hadir. Karena itu konsekuensinya konsep tentang subsidi, BLT dan dana desa itu adalah wujud dari bagaimana ekonomi dan politik tidak hanya dinikmati oleh pemimpin.
"Pada saatnya dengan negara kesejahteraan Pancasila, rakyatnya lah yang berdaulat di negeri yang kita cintai ini dan ini konsep pertama kali yang di keluarkan oleh ISNU," jelasnya.
Dalam acara ini turut hadir Sekeretaris Jenderal Kementrian Agama RI Nur Kholis Setiawan, lalu Arskal Salim GP MA sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Serta para perwakilan pengurus wilayah ISNU dari seluruh Indonesia.
Ketua umum PP ISNU Ali Masykur Musa mengatakan, konsep Indonesia sebagai negara kesejahteraan Pancasila untuk menghindari dan mengantisipasi Indonesia melahirkan disparitas yang akan membuat gape yang membahayakan bagi disintegrasi bangsa.
"Konsep ini sebagai antitesa dari proses liberalisme di satu sisi dan masisme sosialisme di sisi yang lain dan di Indonesia melahirkan apa yang disebut negara Pancasila didalam konteks sistem politik yang disebut dengan negara kesejahteraan Pancasila," ujar Ali dalam sambutannya di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (25/11/2018).
Ali juga menjelaskan dari konsep tersebut intinya bagaimana pasar dapat terkendali, dan ketika pasar menyimpang maka negara harus hadir. Karena itu konsekuensinya konsep tentang subsidi, BLT dan dana desa itu adalah wujud dari bagaimana ekonomi dan politik tidak hanya dinikmati oleh pemimpin.
"Pada saatnya dengan negara kesejahteraan Pancasila, rakyatnya lah yang berdaulat di negeri yang kita cintai ini dan ini konsep pertama kali yang di keluarkan oleh ISNU," jelasnya.
Dalam acara ini turut hadir Sekeretaris Jenderal Kementrian Agama RI Nur Kholis Setiawan, lalu Arskal Salim GP MA sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Serta para perwakilan pengurus wilayah ISNU dari seluruh Indonesia.
(pur)
