PBNU Harus Perkuat Ajaran Aswaja di Pemerintahan

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) diusulkan untuk memperkuat ajaran Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) di ranah publik. Termasuk di wilayah lembaga kenegaraan dan pemerintahan pusat maupun daerah serta di instansi-instansi strategis lainnya. Hal itu disampaikan Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur M. Mas'ud Said dalam forum rapat Komisi Program Kerja Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama di Jakarta, Sabtu, 25 November 2021.

Tokoh yang juga telah menyumbangkan pemikiran Peta Jalan NU Menuju Abad Kedua itu lantas mengingatkan agar proliferasi atau pengembangan ideologi yang dianggap sebagai salah satu penangkal radikalisme dan pemahaman Islam yang lebih damai dan sejuk itu ditopang dengan kodifikasi ajaran melalui penulisan buku Aswaja yang dapat dipelajari di kalangan umum dan sebagai bahan pendidikan keagamaan di masyarakat umum.

"Jadi, pada saat NU sudah memasuki abad kedua usianya, Aswaja yang mengajarkan Islam Wasathiyah dan akhlak keberagamaan yang pas dalam konteks bernegara dan berpemerintahan sudah harus bisa menjadi bagian kurikulum pendidikan kenegaraan dan keagamaan dengan memodernisasi lembaga lembaga pendidikannya," katanya dalam acara yang dibuka oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan diikuti oleh pengurus besar, pengurus wilayah NU, pimpinan Banom dan lembaga underbow NU, alim ulama dan cendekiawan kampus termasuk Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ( ISNU ).



Mas'ud Said juga menekankan pentingnya aplikasi mindset atau cara berfikir Aswaja dan akhlak atau cara bertindak Aswaja bagi pengurus dan aktifis NU di jajaran publik pemerintahan, warga NU di kalangan bisnis - korporasi, kader NU di jajaran pimpinan perdagangan dan industri serta cendekiawan di kampus-kampus. Mereka harus berperilaku sesuai dengan kaidah sebagaimana diajarkan ulama.

"Ke depan PBNU bersama ulama dan cendekiawannya seharusnya bisa memimpin dan menguasai mainstream ideologi kenegaraan dan cara keberagamaan yang wasthiyah, membawa keramahan hubungan antar pemeluk agama yang kuat di kancah internasional, terutama pada saat dunia sudah hampir kehilangan keadilan karena ideologi hubungan antar negaranya dan corak keagamaannya cenderung menimbulkan peperangan antar pemeluk agama," pungkas cendekiawan profesional yang hadir sebagai Dewan Pakar PP ISNU ini di acara yang juga dihadiri beberapa peserta dari Sulawesi Selatan, Kaltara dan pengurus Wilayah luar Jawa .

Munas Alim Ulama dan Kombes di Jakarta selama dua hari itu berlangsung khidmat. Acara itu dihadiri oleh seluruh komponen strategis PBNU, jajaran pimpinan Syuriah, Ketua PBNU dan pimpinan Banom dan Lembaga NU yang memutuskan rekomendasi penting lima tahun ke depan untuk perjalanan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia ini . Serta mempersiapkan Muktamar ke-34 pada Desember 2021 dengan beberapa syarat protokol kesehatan yang ketat dan kerja sama Satgas Covid-19 pusat dan daerah.