Kemendagri Tekankan Kualitas Demokrasi dalam Pemilu 2019
Kamis, 22 November 2018 - 13:40 WIB
Kemendagri Tekankan Kualitas Demokrasi dalam Pemilu 2019
A
A
A
JAKARTA - Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo menyampaikan pesan dari Mendagri, Tjahjo Kumolo agar para penyelenggara pemilu dan pihak stakholder terkait meningkatkan peran mereka masing-masing. Menurutnya, peran itu agar dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi baik secara prosedural maupun subtansial dalam pemilu 2019 mendatang.
"Hasil review dari aspek kewaspadaan pada pelaksaan Pileg dan Pilpres 2014, serta 3 fase pelaksanaan Pilkada Serentak 2015, 2017, dan 2018 secara umum berjalan baik. Hal ini dapat dijadikan pengalaman dalam menyikapi Pemilu Serentak 2019 berjalan aman dan terkendali," kata Hadi dalam sambutan pembukaan Rakornas persiapan pemilu serentak di Hotel El Royal, Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Hadi menganggap, setiap pelaksanaan pemilu kerap dijumpai dinamika dan persoalan yang menyangkut kepemiluan seperti persoalan DPT, target partispisipasi pemilih, netralitas penyelenggara, persoalan petugas lapangan, politisasi SARA, ancaman berita hoaks hingga black campaign. Karenanya, lembaga penyelenggara diminta responsif dan aktif menangkal hal tersebut.
Hadi menilai, suksesi pemilu bukan saja bersandar pada integritas penyelenggara dan peserta pemilu, jauh dari itu adalah dukungan dari seluruh komponen masyarakat. Menurutnya, sinergitas menjadi modal yang sangat kuat untuk dilaksanakan secara bersama-sama, termasuk dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dia mengingatkan, pemilu 2019 mendatang merupakan pemilu serentak yang pertama dilaksanakan di Indonesia, sehingga diharapkan berjalan secara demokratis serta mampu menjamin aspirasi dan hak politik masyarakat.
Selain itu, Hadi juga mengungkapkan bagian penting dari sebuah Pemilu adalah peran dan partisipasi masyarakat. Tingkat Partisipasi masyarakat menjadi perhatian khusus pada Pemilu Serentak 2019. Ia menujukkan data bahwa saat ini terjadi suatu fenomena fluktuasi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu. Partisipasi politik masyarakat pada Pemilu 2004 84%, Pemilu 2009 sebesar 71% dan Pemilu 2014 sebesar 74%.
"Kepada jajaran pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan langkah – langkah konkrit agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih sesuai target pada Pemilu 2019, yaitu sebesar 77,5%. Selain itu pemerintah daerah juga perlu melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah serta meningkatkan sinkronisasi dan integrasi dengan Forkopimda serta forum-forum lainnya di daerah," tandasnya.
"Hasil review dari aspek kewaspadaan pada pelaksaan Pileg dan Pilpres 2014, serta 3 fase pelaksanaan Pilkada Serentak 2015, 2017, dan 2018 secara umum berjalan baik. Hal ini dapat dijadikan pengalaman dalam menyikapi Pemilu Serentak 2019 berjalan aman dan terkendali," kata Hadi dalam sambutan pembukaan Rakornas persiapan pemilu serentak di Hotel El Royal, Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Hadi menganggap, setiap pelaksanaan pemilu kerap dijumpai dinamika dan persoalan yang menyangkut kepemiluan seperti persoalan DPT, target partispisipasi pemilih, netralitas penyelenggara, persoalan petugas lapangan, politisasi SARA, ancaman berita hoaks hingga black campaign. Karenanya, lembaga penyelenggara diminta responsif dan aktif menangkal hal tersebut.
Hadi menilai, suksesi pemilu bukan saja bersandar pada integritas penyelenggara dan peserta pemilu, jauh dari itu adalah dukungan dari seluruh komponen masyarakat. Menurutnya, sinergitas menjadi modal yang sangat kuat untuk dilaksanakan secara bersama-sama, termasuk dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dia mengingatkan, pemilu 2019 mendatang merupakan pemilu serentak yang pertama dilaksanakan di Indonesia, sehingga diharapkan berjalan secara demokratis serta mampu menjamin aspirasi dan hak politik masyarakat.
Selain itu, Hadi juga mengungkapkan bagian penting dari sebuah Pemilu adalah peran dan partisipasi masyarakat. Tingkat Partisipasi masyarakat menjadi perhatian khusus pada Pemilu Serentak 2019. Ia menujukkan data bahwa saat ini terjadi suatu fenomena fluktuasi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu. Partisipasi politik masyarakat pada Pemilu 2004 84%, Pemilu 2009 sebesar 71% dan Pemilu 2014 sebesar 74%.
"Kepada jajaran pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan langkah – langkah konkrit agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih sesuai target pada Pemilu 2019, yaitu sebesar 77,5%. Selain itu pemerintah daerah juga perlu melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah serta meningkatkan sinkronisasi dan integrasi dengan Forkopimda serta forum-forum lainnya di daerah," tandasnya.
(pur)
