Mendagri Ajak Semua Pihak Kawal Pemilu Serentak 2019
Mendagri Ajak Semua Pihak Kawal Pemilu Serentak 2019
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengajak semua pihak, baik penyelenggara, pemerintah, pemda, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, BIN dan stakeholder lainnya mengawal Pemilu serentak 2019. Hal itu disampaikannya pada Acara Rakornas KPU di Jakarta, Sabtu (17/11/2018).
“Saya kira ini tahapan-tahapan harus kita kerjakan bersama-sama. Setidaknya peran pemerintah mulai Presiden sampai kepala desa, RW/RT ikut mensosialisasikan tahapan ini dengan baik, khususnya di daerah kabupaten kota,” tegas Tjahjo.
Tjahyo mengatakan, Pemilu Serentak 2019 dari kacamata Pemerintah menjadi satu pilar demokrasi diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas Pemilu. Sehingga dapat mencapai sasaran dari pelaksanaan Pemilu yang lebih substansial.
Selanjutnya, Tjahjo tidak lupa dalam upaya memperbaiki kualitas pelaksana Pemilu. “Berdasarkan Pasal 4 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jelas bahwa Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Kami sangat percaya pada KPU dengan jajarannya yang punya kewenangan penuh mampu melaksanakan Pemilu Serentak 2019 dengan baik,” tuturnya.
Tjahjo juga memaparkan dinamika regulasi Pemilu. Semua harus paham bahwa sebelumnya ada UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan wakil Presiden, UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sekarang undang-undang tersebut ada penggabungan, yaitu UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi untuk kelancaran penyelanggaraan Pemilu berdasarkan Pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, diperlukan persamaan persepsi antara pemangku kepentingan Pemilu yang ada,” pungkasnya.
“Saya kira ini tahapan-tahapan harus kita kerjakan bersama-sama. Setidaknya peran pemerintah mulai Presiden sampai kepala desa, RW/RT ikut mensosialisasikan tahapan ini dengan baik, khususnya di daerah kabupaten kota,” tegas Tjahjo.
Tjahyo mengatakan, Pemilu Serentak 2019 dari kacamata Pemerintah menjadi satu pilar demokrasi diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas Pemilu. Sehingga dapat mencapai sasaran dari pelaksanaan Pemilu yang lebih substansial.
Selanjutnya, Tjahjo tidak lupa dalam upaya memperbaiki kualitas pelaksana Pemilu. “Berdasarkan Pasal 4 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jelas bahwa Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Kami sangat percaya pada KPU dengan jajarannya yang punya kewenangan penuh mampu melaksanakan Pemilu Serentak 2019 dengan baik,” tuturnya.
Tjahjo juga memaparkan dinamika regulasi Pemilu. Semua harus paham bahwa sebelumnya ada UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan wakil Presiden, UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sekarang undang-undang tersebut ada penggabungan, yaitu UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi untuk kelancaran penyelanggaraan Pemilu berdasarkan Pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, diperlukan persamaan persepsi antara pemangku kepentingan Pemilu yang ada,” pungkasnya.
(rhs)
Explore More