Genderuwo yang Menyatu dengan Kekuasaan Dinilai Paling Bahaya
A
A
A
JAKARTA - Politik Genderuwo merupakan istilah baru yang disampaikan oleh Calon Presiden nomor urut satu, Joko Widodo (Jokowi). Terkait dengan itu, Praktisi Industri dan Bisnis Said Didu mengatakan genderuwo yang sudah menyatu dengan kekuasaan paling berbahaya.
"Genderuwo yang paling bahaya di negara adalah kalau genderuwo itu sudah menyatu dengan kekuasaan," ujar Said dalam diskusi bertajuk Menumpas Genderuwo Ekonomi di Media Center Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jalan Sriwijaya 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (14/11/2018).
Contohnya, kata dia, selain pemerintah, sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berlomba untuk memperbanyak utang. Total utang BUMN yang pengurusannya dianggap secara tiba-tiba pun membuat masyarakat terkejut.
"Lobi-lobi untuk mendapatkan sumber pembiayaan genderuwonya juga ada, termasuk itu BUMN-BUMN itu utangnya kemana kita tahu, tapi kita enggak tahu siapa yang urus tahu-tahu sudah dapat utang," katanya.
Adapun istilah politik Genderuwo disampaikan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan, yakni saat pembagian 3000 sertifikat tanah di GOR Tri Sanja, Tegal, Jumat 9 November 2018 dan saat acara ulang tahun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Tangerang, Minggu 11 November 2018.
"Genderuwo yang paling bahaya di negara adalah kalau genderuwo itu sudah menyatu dengan kekuasaan," ujar Said dalam diskusi bertajuk Menumpas Genderuwo Ekonomi di Media Center Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jalan Sriwijaya 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (14/11/2018).
Contohnya, kata dia, selain pemerintah, sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berlomba untuk memperbanyak utang. Total utang BUMN yang pengurusannya dianggap secara tiba-tiba pun membuat masyarakat terkejut.
"Lobi-lobi untuk mendapatkan sumber pembiayaan genderuwonya juga ada, termasuk itu BUMN-BUMN itu utangnya kemana kita tahu, tapi kita enggak tahu siapa yang urus tahu-tahu sudah dapat utang," katanya.
Adapun istilah politik Genderuwo disampaikan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan, yakni saat pembagian 3000 sertifikat tanah di GOR Tri Sanja, Tegal, Jumat 9 November 2018 dan saat acara ulang tahun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Tangerang, Minggu 11 November 2018.
(pur)