Biayai Infrastruktur, Dentos HPRP: Buka Pintu Investasi ke Indonesia
Selasa, 13 November 2018 - 14:45 WIB
Biayai Infrastruktur, Dentos HPRP: Buka Pintu Investasi ke Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Program pembangunan infrasturktur yang masif dilakukan Pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa di seluruh Indonesia membutuhkan dukungan investasi asing yang cukup banyak. Dana negara yang dimiliki tidak akan cukup untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur. Presiden Joko Widodo sendiri menekankan pentingnya kerjasama dengan pihak investor dalam dan luar negeri sebagai alternatif pembiayaan.
Di sisi lain sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan terus berkembang dengan jumlah penduduk usia produktifnya yang kian bertambah, Indonesia masih menjadi negara yang menarik bagi tujuan investasi asing. Untuk itu diperlukan lebih banyak institusi yang dapat menjembatani sekaligus memberikan informasi yang cukup tentang Indonesia bagi investor asing yang akan menanamkan modalnya di tanah air. Selama ini masih banyak investor asing, kesulitan mendapatkan informasi tentang sistem hukum dan iklim investasi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Managing Partner kantor hukum Dentons HRPP, Constant Ponggawa kepada pers di sela-sela peresmian kombinasi kantor hukum Hanafiah Ponggawa & Partners (HPRP) dengan kantor hukum terbesar di dunia, Dentons, Senin (12/11) di Jakarta. Acara tersebut sekaligus juga peresmian perubahan brand HPRP menjadi Dentons HPRP.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Menterian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasona H Laoli, Global Vice Chair & ASEAN CEO Dentons Philip Jeyaretnam SC, Presiden Direktur PT Indonesia Asahan Alumuniun (Persero) Budi Gunadi Sadikin serta direksi berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan berbagai perusahaan multinasional.
“Indonesia telah berkembang menjadi pasar yang menarik dan menjanjikan bagi para investor untuk mengembangkan bisnisnya. Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan perusahaan yang mulai melakukan ekspansi usaha ke banyak negara. Melalui jaringan kantor hukum Dentons yang hadir di lebih dari 75 negara di seluruh dunia, Dentons HPRP membuka pintu bagi investasi asing untuk masuk ke Indonesia dengan memberikan informasi penting tentang iklim investasi di Indonesia sekaligus memberikan advis hukum yang komprehensif bagi para investor asing tersebut,” ujar Constant Ponggawa.
Constant menjelaskan, selama ini kantornya telah mendampingi pemeritah Indonesia dan pihak investor dalam berbagai pembiayaan proyek pemerintah Republik Indonesia di bidang infrastruktur seperti proyek di bidang Telekomunikasi Palapa Ring – Paket Timur, Proyek Pembangunan Bandar Udara Internasional Kertajati Jawa Barat dan Kulonprogo Jawa Tengah serta beberapa proyek pembangunan jalan tol.
Dentons HPRP juga membuka pintu bagi investasi asing di sektor lain, termasuk e-commerce dan financial technology (FinTech). Dentons HPRP telah membantu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyusun peraturan mengenai pendirian maupun operasional bisnis fintech di Indonesia. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang lebih terstruktur dan komprehensif memberikan kepastian hukum yang berujung pada keyakinan investor untuk mengembangkan investasinya di Indonesia.
“Selain itu, Dentons HPRP juga berkesempatan untuk terlibat dan bekerjasama dengan perangkat pemerintahan dalam beberapa high profile projects, antara lain mewakili pemerintah Republik Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau PT Inalum dalam transaksi pengambilalihan saham di PT Freeport Indonesia dari Freeport Mc Moran Inc, serta membantu Bank Indonesia dalam proyek pengadaan sistem teknologi informasi Commercial Off the Shelf atau COTS dalam rangka pengembangan kebutuhan operasional di seluruh kantor Bank Indonesia,” papar Constant.
Di sisi lain sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan terus berkembang dengan jumlah penduduk usia produktifnya yang kian bertambah, Indonesia masih menjadi negara yang menarik bagi tujuan investasi asing. Untuk itu diperlukan lebih banyak institusi yang dapat menjembatani sekaligus memberikan informasi yang cukup tentang Indonesia bagi investor asing yang akan menanamkan modalnya di tanah air. Selama ini masih banyak investor asing, kesulitan mendapatkan informasi tentang sistem hukum dan iklim investasi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Managing Partner kantor hukum Dentons HRPP, Constant Ponggawa kepada pers di sela-sela peresmian kombinasi kantor hukum Hanafiah Ponggawa & Partners (HPRP) dengan kantor hukum terbesar di dunia, Dentons, Senin (12/11) di Jakarta. Acara tersebut sekaligus juga peresmian perubahan brand HPRP menjadi Dentons HPRP.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Menterian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasona H Laoli, Global Vice Chair & ASEAN CEO Dentons Philip Jeyaretnam SC, Presiden Direktur PT Indonesia Asahan Alumuniun (Persero) Budi Gunadi Sadikin serta direksi berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan berbagai perusahaan multinasional.
“Indonesia telah berkembang menjadi pasar yang menarik dan menjanjikan bagi para investor untuk mengembangkan bisnisnya. Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan perusahaan yang mulai melakukan ekspansi usaha ke banyak negara. Melalui jaringan kantor hukum Dentons yang hadir di lebih dari 75 negara di seluruh dunia, Dentons HPRP membuka pintu bagi investasi asing untuk masuk ke Indonesia dengan memberikan informasi penting tentang iklim investasi di Indonesia sekaligus memberikan advis hukum yang komprehensif bagi para investor asing tersebut,” ujar Constant Ponggawa.
Constant menjelaskan, selama ini kantornya telah mendampingi pemeritah Indonesia dan pihak investor dalam berbagai pembiayaan proyek pemerintah Republik Indonesia di bidang infrastruktur seperti proyek di bidang Telekomunikasi Palapa Ring – Paket Timur, Proyek Pembangunan Bandar Udara Internasional Kertajati Jawa Barat dan Kulonprogo Jawa Tengah serta beberapa proyek pembangunan jalan tol.
Dentons HPRP juga membuka pintu bagi investasi asing di sektor lain, termasuk e-commerce dan financial technology (FinTech). Dentons HPRP telah membantu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyusun peraturan mengenai pendirian maupun operasional bisnis fintech di Indonesia. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang lebih terstruktur dan komprehensif memberikan kepastian hukum yang berujung pada keyakinan investor untuk mengembangkan investasinya di Indonesia.
“Selain itu, Dentons HPRP juga berkesempatan untuk terlibat dan bekerjasama dengan perangkat pemerintahan dalam beberapa high profile projects, antara lain mewakili pemerintah Republik Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau PT Inalum dalam transaksi pengambilalihan saham di PT Freeport Indonesia dari Freeport Mc Moran Inc, serta membantu Bank Indonesia dalam proyek pengadaan sistem teknologi informasi Commercial Off the Shelf atau COTS dalam rangka pengembangan kebutuhan operasional di seluruh kantor Bank Indonesia,” papar Constant.
(pur)
