Forum Tunanetra Tuntut KH Ma'ruf Amin Minta Maaf
Forum Tunanetra Tuntut KH Ma'ruf Amin Minta Maaf
A
A
A
BANDUNG - Forum Tunanetra Menggugat menuntut Calon Wakil Presiden (Cawapres) KH Ma'ruf Amin meminta maaf kepada seluruh penyandang disabilitas netra se-Indonesia yang menyinggung perasaan dan terkesan mendiskreditkan mereka.
Salah satu pernyataan Kiai Ma'ruf yang dinilai mendiskreditkan kalangan disabilitas untuk menyindir pihak-pihak yang selalu mengkritik dan mendiskreditkan prestasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu disampaikan Ma'ruf dalam acara peresmian posko dan deklarasi Relawan Barisan Nusantara (Barnus) di kawasan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11/2018) lalu.
Sekretaris Forum Tunanetra Menggugat, Yudi Yusfar mengatakan pernyataan Kiai Ma'ruf itu sangat tendensius dan mendiskreditkan kaum tunanetra. Sebanyak 23 organisasi tunanetra se-Indonesia merasa terganggu dengan pernyataan itu.
Karenanya, kata Yudi, Forum Tunanetra Menggugat menuntut Cawapres Ma'ruf Amin meminta maaf secara terbuka selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari sejak hari ini, Senin 12 November 2018. Jika tak juga meminta maaf, kalangan disabilitas netra akan melakukan langkah-langkah yang lebih berarti dan signifikan.
Pihaknya sangat menyesalkan pernyataan KH Ma'ruf Amin karena dapat menimbulkan konotasi yang negatif dari masyatakat terhadap penyandang disabilitas, khususnya kalangan disabilitas netra dan tunarungu atau disabilitas wicara.
"Karena itu, kami meminta KH Ma'ruf Amin menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada kaum diabilitas netra dan rungu atau wicara atas ucapan tersebut. Sebab, menimbulkan keresahan di kalangan disabilitas," kata Yudi didampingi Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Yayat Ruhiyat dan Koordinator Forum Tunanetra Menggungat Hendra, saat konferensi pers di Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Senin (12/11/2018).
Selain itu, tambah Yudi, kalangan disabilitas mengimbau para politisi ketika menyampai pernyataan agar memilih diksi yang menyejukkan. Silakan beradu gagasan tetapi jangan sampai mengorbankan keberadaan salah satu komunitas di Indonesia.
"Ucapan kami ini tidak dilandasi kepentingan keberpihakan kepada salah satu kontestan. Tetapi murni karena gerakan moral," tegas dia.
Salah satu pernyataan Kiai Ma'ruf yang dinilai mendiskreditkan kalangan disabilitas untuk menyindir pihak-pihak yang selalu mengkritik dan mendiskreditkan prestasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu disampaikan Ma'ruf dalam acara peresmian posko dan deklarasi Relawan Barisan Nusantara (Barnus) di kawasan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11/2018) lalu.
Sekretaris Forum Tunanetra Menggugat, Yudi Yusfar mengatakan pernyataan Kiai Ma'ruf itu sangat tendensius dan mendiskreditkan kaum tunanetra. Sebanyak 23 organisasi tunanetra se-Indonesia merasa terganggu dengan pernyataan itu.
Karenanya, kata Yudi, Forum Tunanetra Menggugat menuntut Cawapres Ma'ruf Amin meminta maaf secara terbuka selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari sejak hari ini, Senin 12 November 2018. Jika tak juga meminta maaf, kalangan disabilitas netra akan melakukan langkah-langkah yang lebih berarti dan signifikan.
Pihaknya sangat menyesalkan pernyataan KH Ma'ruf Amin karena dapat menimbulkan konotasi yang negatif dari masyatakat terhadap penyandang disabilitas, khususnya kalangan disabilitas netra dan tunarungu atau disabilitas wicara.
"Karena itu, kami meminta KH Ma'ruf Amin menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada kaum diabilitas netra dan rungu atau wicara atas ucapan tersebut. Sebab, menimbulkan keresahan di kalangan disabilitas," kata Yudi didampingi Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Yayat Ruhiyat dan Koordinator Forum Tunanetra Menggungat Hendra, saat konferensi pers di Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Senin (12/11/2018).
Selain itu, tambah Yudi, kalangan disabilitas mengimbau para politisi ketika menyampai pernyataan agar memilih diksi yang menyejukkan. Silakan beradu gagasan tetapi jangan sampai mengorbankan keberadaan salah satu komunitas di Indonesia.
"Ucapan kami ini tidak dilandasi kepentingan keberpihakan kepada salah satu kontestan. Tetapi murni karena gerakan moral," tegas dia.
(kri)
Explore More