Kapolri Tekankan Pentingnya Kerja Sama Cegah Aliran Dana Teroris
Rabu, 07 November 2018 - 14:12 WIB
Kapolri Tekankan Pentingnya Kerja Sama Cegah Aliran Dana Teroris
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian membahas soal praktik counter terorism financing dalam acara The 4th Annual Counter-Terrorism Financing Summit 2018, yang digelar di Royal Orchid Sheraton Hotel, Bangkok, pada 6-8 November 2018.
Tito memaparkan, pandangan tentang perkembangan terkini tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia, trend pendanaan terorisme, perubahan modus operandi serta beberapa contoh kasus penanganan aliran dana teroris yang ditangani oleh Indonesia.
“Misalnya pada kasus Bom Bali I, Teror Thamrin Jakarta dan yang terkini yakni Teror Bom Gereja Surabaya,” kata Tito melalui keterangan tertulisnya, Rabu (7/11/2018).
Di samping itu, Tito juga memberikan pandangannya tentang peran signifikan dari Financial Intelligence Unit di berbagai negara guna memutus aliran dana dan logistik bagi para kelompok teror.
Maka dari itu, Tito menekankan betapa pentingnya kerja sama antar negara dalam penanganan dan penanggulangan kejahatan aliran dana kelompok teroris berupa peningkatan kerja sama.
“Sharing informasi dan pengembangan kapasitas di antara penegak hukum termasuk financial intelligence unit khususnya di kawasan regional Asia dan Australia,” ujarnya.
Acara CTF Summit tahun ini dilaksanakan berdasarkan keberhasilan penyelenggaraan pertemuan sebelumnya di Sydney, Bali dan Kualalumpur. Tahun ini Thailand’s Anti Money Laundering Office (AMLO) menjadi tuan rumah kerja sama dengan PPATK dan AUSTRAC.
Kegiatan ini diikuti para kepala Financial Intelligence Unit, perwakilan senior pembuat kebijakan, penegak hukum, lembaga kebijakan dan keamanan nasional.
Kemudian, pesertanya dari industri dan akademisi berbagai negara yang memberikan perhatian lebih terhadap penanggulangan pendanaan terorisme dan kejahatan finansial beresiko tinggi.
Acara pembukaan diawali pidato dari Minister of Australian Mr. Petter Dutton, Menkopolhukam RI bapak Wiranto dan Keynote Speech oleh Deputy Prime Minister Thailand Mr. Wissanu Krea-Ngarm.
Ketiga pejabat tersebut sepakat akan pentingnya penanganan pendanaan teroris guna lebih meminimalisir kejahatan terorisme yang terjadi dan melibatkan banyak negara di dunia.
Tito memaparkan, pandangan tentang perkembangan terkini tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia, trend pendanaan terorisme, perubahan modus operandi serta beberapa contoh kasus penanganan aliran dana teroris yang ditangani oleh Indonesia.
“Misalnya pada kasus Bom Bali I, Teror Thamrin Jakarta dan yang terkini yakni Teror Bom Gereja Surabaya,” kata Tito melalui keterangan tertulisnya, Rabu (7/11/2018).
Di samping itu, Tito juga memberikan pandangannya tentang peran signifikan dari Financial Intelligence Unit di berbagai negara guna memutus aliran dana dan logistik bagi para kelompok teror.
Maka dari itu, Tito menekankan betapa pentingnya kerja sama antar negara dalam penanganan dan penanggulangan kejahatan aliran dana kelompok teroris berupa peningkatan kerja sama.
“Sharing informasi dan pengembangan kapasitas di antara penegak hukum termasuk financial intelligence unit khususnya di kawasan regional Asia dan Australia,” ujarnya.
Acara CTF Summit tahun ini dilaksanakan berdasarkan keberhasilan penyelenggaraan pertemuan sebelumnya di Sydney, Bali dan Kualalumpur. Tahun ini Thailand’s Anti Money Laundering Office (AMLO) menjadi tuan rumah kerja sama dengan PPATK dan AUSTRAC.
Kegiatan ini diikuti para kepala Financial Intelligence Unit, perwakilan senior pembuat kebijakan, penegak hukum, lembaga kebijakan dan keamanan nasional.
Kemudian, pesertanya dari industri dan akademisi berbagai negara yang memberikan perhatian lebih terhadap penanggulangan pendanaan terorisme dan kejahatan finansial beresiko tinggi.
Acara pembukaan diawali pidato dari Minister of Australian Mr. Petter Dutton, Menkopolhukam RI bapak Wiranto dan Keynote Speech oleh Deputy Prime Minister Thailand Mr. Wissanu Krea-Ngarm.
Ketiga pejabat tersebut sepakat akan pentingnya penanganan pendanaan teroris guna lebih meminimalisir kejahatan terorisme yang terjadi dan melibatkan banyak negara di dunia.
(pur)
