Dugaan Pelanggaran Kampanye, Bawaslu Panggil Luhut dan Sri Mulyani
Jum'at, 02 November 2018 - 10:03 WIB
Dugaan Pelanggaran Kampanye, Bawaslu Panggil Luhut dan Sri Mulyani
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) membenarkan telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Koordinator bidang Maritim, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI) hari ini.
Luhut dan Sri akan dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran aturan kampanye yang dilakukan keduanya karena dianggap mengacungkan salam satu jari dalam sebuah kegiatan pertemuan IMF dan Bank Dunia di Bali beberapa waktu lalu.
"Iya (benar Bawaslu panggil para bersangkutan) jam 3," kata Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo saat dihubungi SINDOnews, Jumat (2/11/2018).
Dalam hal ini, Ratna menjelaskan bahwa Luhut dan Sri Mulyani harus datang langsung memberikan klarifikasi karena dua Menteri Presiden Jokowi itu menjadi pihak terlapor.
Ditambahkan dia, sejauh ini proses laporan yang dilayangkan atau diadukan elemen yang menamakan Advokat Nusantara itu sudah pada tahap pemanggilan terlapor, meminta keterangan pelapor dan saksi serta memeriksa alat bukti.
"Dan (hari) ini lanjutannya (pemeriksaan) terlapor," ujar Ratna seraya menandaskan bahwa lembaganya memiliki waktu untuk memutuskan laporan itu hingga 6-7 November 2018 mendatang.
Luhut dan Sri akan dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran aturan kampanye yang dilakukan keduanya karena dianggap mengacungkan salam satu jari dalam sebuah kegiatan pertemuan IMF dan Bank Dunia di Bali beberapa waktu lalu.
"Iya (benar Bawaslu panggil para bersangkutan) jam 3," kata Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo saat dihubungi SINDOnews, Jumat (2/11/2018).
Dalam hal ini, Ratna menjelaskan bahwa Luhut dan Sri Mulyani harus datang langsung memberikan klarifikasi karena dua Menteri Presiden Jokowi itu menjadi pihak terlapor.
Ditambahkan dia, sejauh ini proses laporan yang dilayangkan atau diadukan elemen yang menamakan Advokat Nusantara itu sudah pada tahap pemanggilan terlapor, meminta keterangan pelapor dan saksi serta memeriksa alat bukti.
"Dan (hari) ini lanjutannya (pemeriksaan) terlapor," ujar Ratna seraya menandaskan bahwa lembaganya memiliki waktu untuk memutuskan laporan itu hingga 6-7 November 2018 mendatang.
(maf)
