Penjelasan TKN Soal Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
Penjelasan TKN Soal Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu
A
A
A
JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin ikut menjelaskan kebijakan Presiden Jokowi yang menggratiskan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu). Kebijakan Jokowi menggratiskan Suramadu sebelumnya dipersoalkan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan tim pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno.
Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding menegaskan, jembatan Suramadu berbeda dengan jalan tol. Sehingga meminta jalan tol lain digratiskan dianggapnya tidak tepat. Menurutnya, permintaan gratis Suramadu datang dari aspirasi dan tokoh masyarakat Madura.
"Salah satu yang pernah mengusulkan salah satunya Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo, itu tahun 2016. Itu sudah diusulkan," kata Karding di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (30/10/2018).
Politikus PKB itu menjelaskan, sebenarnya untuk roda dua sudah digratiskan dan kemudian menyusul setahun kemudian roda empat sebesar 50 persen pembayaran namun, setelah dikaji masih belum membantu distribusi barang. Sehingga hal tersebut dikaji kembali yang kemudian diputuskan untuk digratiskan seluruhnya.
Selain itu, ketimpangan juga dialami masyarakat Madura dibandingkan dengan masyarakat Surabaya, sehingga ada kebutuhan berbuat adil untuk menghapus biaya penggunaan Suramadu. Di samping itu, Suramadu sejak awal didanai oleh APBN, tanpa keterlibatan swasta sehingga bisa digratiskan. Hal ini berbeda dengan jalan tol. "Jadi tiga alasan itu yang kira-kira bisa menjadi alasan kenapa ini digratiskan," ujar Karding yang juga juru bicara TKN.
Senada dengan Karding, Wakil Ketua TKN, Arsul Sani menegaskan sangat tidak tepat menyamakan jembatan suramadu dengan tol. Menurut dia, jika Suramadu merupakan akses satu-satunya warga Madura, sementara jalan tol masyarakat bisa memiliki banyak pilihan jalan yang paralel berdasarkan tujuan yang hendak dituju.
Sekjen DPP PPP itu mencontohkan dirinya bisa memilih jalan alternatif baik tol atau jalan biasa untuk ke tempat tujuan dari rumahnya. Hal tersebut berbeda dengan warga Madura atau Surabaya yang ingin menggunakan jembatan suramadu.
"Misal saya mau ke tol dalam kota masih bisa lewat Kalimalang, masih bisa lewat jalan raya pondok indah, kalau orang Madura tidak ada alternatif yang gratis. Mau lewat tol apa feri, cuma itu saja. Atau renang biar gratis. Ya itu tambahannya," tambah Arsul di lokasi yang sama.
Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding menegaskan, jembatan Suramadu berbeda dengan jalan tol. Sehingga meminta jalan tol lain digratiskan dianggapnya tidak tepat. Menurutnya, permintaan gratis Suramadu datang dari aspirasi dan tokoh masyarakat Madura.
"Salah satu yang pernah mengusulkan salah satunya Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo, itu tahun 2016. Itu sudah diusulkan," kata Karding di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (30/10/2018).
Politikus PKB itu menjelaskan, sebenarnya untuk roda dua sudah digratiskan dan kemudian menyusul setahun kemudian roda empat sebesar 50 persen pembayaran namun, setelah dikaji masih belum membantu distribusi barang. Sehingga hal tersebut dikaji kembali yang kemudian diputuskan untuk digratiskan seluruhnya.
Selain itu, ketimpangan juga dialami masyarakat Madura dibandingkan dengan masyarakat Surabaya, sehingga ada kebutuhan berbuat adil untuk menghapus biaya penggunaan Suramadu. Di samping itu, Suramadu sejak awal didanai oleh APBN, tanpa keterlibatan swasta sehingga bisa digratiskan. Hal ini berbeda dengan jalan tol. "Jadi tiga alasan itu yang kira-kira bisa menjadi alasan kenapa ini digratiskan," ujar Karding yang juga juru bicara TKN.
Senada dengan Karding, Wakil Ketua TKN, Arsul Sani menegaskan sangat tidak tepat menyamakan jembatan suramadu dengan tol. Menurut dia, jika Suramadu merupakan akses satu-satunya warga Madura, sementara jalan tol masyarakat bisa memiliki banyak pilihan jalan yang paralel berdasarkan tujuan yang hendak dituju.
Sekjen DPP PPP itu mencontohkan dirinya bisa memilih jalan alternatif baik tol atau jalan biasa untuk ke tempat tujuan dari rumahnya. Hal tersebut berbeda dengan warga Madura atau Surabaya yang ingin menggunakan jembatan suramadu.
"Misal saya mau ke tol dalam kota masih bisa lewat Kalimalang, masih bisa lewat jalan raya pondok indah, kalau orang Madura tidak ada alternatif yang gratis. Mau lewat tol apa feri, cuma itu saja. Atau renang biar gratis. Ya itu tambahannya," tambah Arsul di lokasi yang sama.
(rhs)
Explore More