Mendagri: Peningkatan Kinerja Pengelolaan Perbatasan Melalui KISS
Minggu, 28 Oktober 2018 - 11:40 WIB
Mendagri: Peningkatan Kinerja Pengelolaan Perbatasan Melalui KISS
A
A
A
MANADO - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNNP) menaruh harapan besar adanya peningkatan yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan perbatasan. Hal tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pembangunan Perbatasan Negara Tahun 2018, di Kota Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (27/10/2018).
Tjahjo menuturkan bahwa gelaran Rapat Koordinasi BNPP tahun 2018 kali ini untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan 2015-2019. Kemudian hasil evaluasi dan pengendalian yang dapat kita lakukan bersama ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan rancangan awal yang bersifat teknokratik bagi Rencana Induk 2020-2024.
Ia menuturkan bahawa kata kunci dari peningkatan kinerja para pihak dalam pengelolaan perbatasan adalah koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS).
“Dalam upaya mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman dan beranda depan negara, sekaligus pintu gerbang perdagangan dengan negara tetangga, maka sasaran program pengelolaan perbatasan negara, yaitu percepatan penyelesaian dan penegasan batas wilayah negara, pembangunan sarana prasarana sosial dasar, pembangunan sarana prasarana perekonomian sektor unggulan, pembangunan sarana prasarana kewilayahan, serta pembangunan sarana prasarana pendukung strategis,” ujar Tjahjo.
Sedangkan mengenai program pengelolaan batas wilayah negara yang meliputi darat, laut dan udara harus didukung dengan program pembangunan kawasannya dalam aspek: penyelesaian tata ruang; pemenuhan kebutuhan sosial dasar; kedaulatan pangan; kedaulatan energi; pembangunan perekonomian; konektivita; pembangunan sarana prasarana pemerintahan
Tjahjo memaparkan Program Pengelolaan Lintas Batas Negara. “Telah dilakukan pembangunan 7 PLBN terpadu, pengembangan tahap II 7 PLBN terpadu berupa pembangunan infrastruktur pendukung pelayanan lintas batas negara dan aktifitas ekonomi masyarakat; serta penyiapan masterplan pembangunan 11 PLBN yang saat ini masih sedang disiapkan Inpresnya,” papar Tjahjo.
Berbagai capaian yang menjadi komitmen Presiden Jokowi antara lain adalah merubah wajah perbatasan. Menurut catatan BNPP, telah dibangun 7 PLBN dari 187 kecamatan. Jumlah tersebut tentunya akan terus bertambah seiring dengan langkah bersama yang dilakukan BNPP dan 17 kementerian/lembaga terkait.
“Selama 3 Tahun, sudah 7 PLBN yang dibangun dari total 187 kecamatan yang ada. Ini merupakan kolaborasi yang solid antar 17 kementerian/lembaga yang ikut terlibat,’ ucap Tjahjo.
Dalam upaya menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, agenda pengembangan ekonomi kawasan sekaligus peningkatan pelayanan sosial dasar perlu diselenggarakan secara lebih nyata agar warga masyarakat perbatasan dapat merasakan sentuhan dan fasilitasi dalam peningkatan kehidupannya melalui gerakan pembangunan yang dimotori oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sektor swasta.
“Perlu optimalisasi, kerja keras dan keterpaduan perencanaan/pelaksanaan antar K/L dan Pemerintah Daerah serta masyarakat/dunia usaha dalam pengelolaan perbatasan negara untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 melalui peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS),” tutup Tjahjo.
Tjahjo menuturkan bahwa gelaran Rapat Koordinasi BNPP tahun 2018 kali ini untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan 2015-2019. Kemudian hasil evaluasi dan pengendalian yang dapat kita lakukan bersama ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan rancangan awal yang bersifat teknokratik bagi Rencana Induk 2020-2024.
Ia menuturkan bahawa kata kunci dari peningkatan kinerja para pihak dalam pengelolaan perbatasan adalah koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS).
“Dalam upaya mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman dan beranda depan negara, sekaligus pintu gerbang perdagangan dengan negara tetangga, maka sasaran program pengelolaan perbatasan negara, yaitu percepatan penyelesaian dan penegasan batas wilayah negara, pembangunan sarana prasarana sosial dasar, pembangunan sarana prasarana perekonomian sektor unggulan, pembangunan sarana prasarana kewilayahan, serta pembangunan sarana prasarana pendukung strategis,” ujar Tjahjo.
Sedangkan mengenai program pengelolaan batas wilayah negara yang meliputi darat, laut dan udara harus didukung dengan program pembangunan kawasannya dalam aspek: penyelesaian tata ruang; pemenuhan kebutuhan sosial dasar; kedaulatan pangan; kedaulatan energi; pembangunan perekonomian; konektivita; pembangunan sarana prasarana pemerintahan
Tjahjo memaparkan Program Pengelolaan Lintas Batas Negara. “Telah dilakukan pembangunan 7 PLBN terpadu, pengembangan tahap II 7 PLBN terpadu berupa pembangunan infrastruktur pendukung pelayanan lintas batas negara dan aktifitas ekonomi masyarakat; serta penyiapan masterplan pembangunan 11 PLBN yang saat ini masih sedang disiapkan Inpresnya,” papar Tjahjo.
Berbagai capaian yang menjadi komitmen Presiden Jokowi antara lain adalah merubah wajah perbatasan. Menurut catatan BNPP, telah dibangun 7 PLBN dari 187 kecamatan. Jumlah tersebut tentunya akan terus bertambah seiring dengan langkah bersama yang dilakukan BNPP dan 17 kementerian/lembaga terkait.
“Selama 3 Tahun, sudah 7 PLBN yang dibangun dari total 187 kecamatan yang ada. Ini merupakan kolaborasi yang solid antar 17 kementerian/lembaga yang ikut terlibat,’ ucap Tjahjo.
Dalam upaya menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, agenda pengembangan ekonomi kawasan sekaligus peningkatan pelayanan sosial dasar perlu diselenggarakan secara lebih nyata agar warga masyarakat perbatasan dapat merasakan sentuhan dan fasilitasi dalam peningkatan kehidupannya melalui gerakan pembangunan yang dimotori oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sektor swasta.
“Perlu optimalisasi, kerja keras dan keterpaduan perencanaan/pelaksanaan antar K/L dan Pemerintah Daerah serta masyarakat/dunia usaha dalam pengelolaan perbatasan negara untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 melalui peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS),” tutup Tjahjo.
(kri)
