Mendagri: Racun Demokrasi dalam Pileg dan Pilpres Harus Dilawan
Jum'at, 26 Oktober 2018 - 22:37 WIB
Mendagri: Racun Demokrasi dalam Pileg dan Pilpres Harus Dilawan
A
A
A
MANADO - Salah satu tahapan dalam persiapan menuju Pilpres-Pileg 2019 adalah masa kampanye calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan mulai 23 September 2018-13 April 2019. Dimana sejumlah persoalan kerap muncul dalam masa kampanye diantaranya politik uang, kampanye hasutan, fitnah, menghina, ujaran kebencian, SARA dan provokasi.
Menyikapi hal tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pengimplementasian revolusi mental dalam konteks pileg dan pilpres adalah dengan melawan racun demokrasi. "Racun demokrasi itu, apa? Yakni politik uang, kampanye hasutan, fitnah, menghina, ujaran kebencian, bersifat sara, bersifat provokasi itu adalah racun Demokrasi. Maka nanti harus Adu program, konsep, gagasan, melihat track record, baik untuk calon anggota DPR, DPRD, DPD, capres cawapres," kata Tjahjo Kumolo disela acara Pembukaan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Tahun 2018 di Lapangan KONI Manado, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (26/10/2018).
Menurut Tjahjo, dalam konteks membangun bangsa ke depan ini, harus siap. "Kita harus mampu menjabarkan sila-sila Pancasila utamanya, menjaga NKRI, kemajemukan bangsa dan lain lain. Termasuk juga peningkatan SDM itu dimulai dari dalam diri sendiri. Kita sebagai warga negara mengikuti dasar negara, ideologinya. Sebagai manusia kita punya agama keyakinan, kita ikuti apa aturan aturan yang ada," timpal Tjahjo.
Dalam kesempatan yang sama Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo selaku penanggung jawab Kegiatan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Tahun 2018 menyatakan, tujuan diselenggarakan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental 2018 antara lain sebagai bagian dari upaya membangun sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Tujuan lainnya, kata dia, adalah untuk menunjukkan ke masyarakat aksi nyata pemerintah dalam mengimplementasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental.
"Percepatan revolusi mental dilakukan lewat berbagai program dan strategi sebagai sarana informasi dan komunikasi terkait dengan revolusi mental dan pencapaiannya," kata Soedarmo.
Sebelumnya Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Tahun 2018 secara resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK) Puan Maharani di Lapangan KONI Manado, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (26/10/2018).
Menko PMK Puan Maharani menegaskan, pihaknya akan mendorong setiap kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, maupun daerah untuk menjadikan PKN Revolusi Mental ini sebagai momentum penting untuk melahirkan berbagai inovasi yang kreatif dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Dengan demikian, implementasi Revolusi Mental dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Diharapkan, semakin banyak kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kelompok masyarakat untuk terus melakukan inovasi dan kepeloporan dalam membangun peradaban Indonesia yang maju,” tandas Puan.
Menyikapi hal tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pengimplementasian revolusi mental dalam konteks pileg dan pilpres adalah dengan melawan racun demokrasi. "Racun demokrasi itu, apa? Yakni politik uang, kampanye hasutan, fitnah, menghina, ujaran kebencian, bersifat sara, bersifat provokasi itu adalah racun Demokrasi. Maka nanti harus Adu program, konsep, gagasan, melihat track record, baik untuk calon anggota DPR, DPRD, DPD, capres cawapres," kata Tjahjo Kumolo disela acara Pembukaan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Tahun 2018 di Lapangan KONI Manado, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (26/10/2018).
Menurut Tjahjo, dalam konteks membangun bangsa ke depan ini, harus siap. "Kita harus mampu menjabarkan sila-sila Pancasila utamanya, menjaga NKRI, kemajemukan bangsa dan lain lain. Termasuk juga peningkatan SDM itu dimulai dari dalam diri sendiri. Kita sebagai warga negara mengikuti dasar negara, ideologinya. Sebagai manusia kita punya agama keyakinan, kita ikuti apa aturan aturan yang ada," timpal Tjahjo.
Dalam kesempatan yang sama Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo selaku penanggung jawab Kegiatan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Tahun 2018 menyatakan, tujuan diselenggarakan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental 2018 antara lain sebagai bagian dari upaya membangun sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Tujuan lainnya, kata dia, adalah untuk menunjukkan ke masyarakat aksi nyata pemerintah dalam mengimplementasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental.
"Percepatan revolusi mental dilakukan lewat berbagai program dan strategi sebagai sarana informasi dan komunikasi terkait dengan revolusi mental dan pencapaiannya," kata Soedarmo.
Sebelumnya Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Tahun 2018 secara resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK) Puan Maharani di Lapangan KONI Manado, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (26/10/2018).
Menko PMK Puan Maharani menegaskan, pihaknya akan mendorong setiap kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, maupun daerah untuk menjadikan PKN Revolusi Mental ini sebagai momentum penting untuk melahirkan berbagai inovasi yang kreatif dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Dengan demikian, implementasi Revolusi Mental dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Diharapkan, semakin banyak kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kelompok masyarakat untuk terus melakukan inovasi dan kepeloporan dalam membangun peradaban Indonesia yang maju,” tandas Puan.
(sms)
