Menko PMK Sebut 20 Juta Nama di DTKS Belum Sinkron dengan Data NIK

Rabu, 17 Juni 2020 - 18:52 WIB
loading...
Menko PMK Sebut 20 Juta...
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menyebut 20 juta nama di DTKS belum sinkron dengan data NIK. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengatakan adanya Covid-19 dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pasalnya, saat ini masih banyak data di DTKS yang tidak sinkron dengan data kependudukan.

Seperti diketahui DTKS menjadi acuan pemerintah dalam menyalurkan baantuan sosial (Bansos). “Dimana masih banyak nomor induk kependudukan yang masih belum sinkron. Masih ada sekitar 20 juta nama yang belum sinkron dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” katanya saat konferensi pers, Rabu (17/6/2020).

Dia mengatakan data tersebut nantinya dijadikan sasaran untuk penyempurnaan dari DTKS. Selain itu, pihaknya juga akan merapikan status data. Dimana jika warga miskin belum ada di DTKS akan dimasukan. Termasuk juga jika ada nama di DTKS yang kondisinya sudah membaik akan dikeluarkan. “Perapian DTKS ini akan sangat terkait dengan tugas atau tanggung jawab wewenang dari Bapak Mendagri karena terkait langsung dengan daerah masing-masing,” ungkapnya. (Baca juga: Koordinasi dengan KPK, Menko PMK Pastikan Data Penerima Bansos Transparan)

Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan data Dukcapil akan dijadikan basis untuk validasi. Dimana memang hampir seluruh data warrga negara Indonesia ada di Dukcapil. “99% warga negara Indonesia itu sudah terekam dalam databese Dukcapil. Kecuali beberapa daerah pegunungan di Papua. Database ini kemudian dijadikan data untuk menyempurnakan atau validasi data untuk data terpadu, DTKS,” ungkapnya.

Tito juga meminta kepala daerah untuk melakukan validas data. Dimana validasi ini dimulai dari tingkat desa/kelurahan lalu ke kecamata, kabupaten/kota, provinsi dan terakhir tingkat pusat. Menurutnya proses ini harus dilakukan secara cepat. Namun begitu tidak semua daerah cepat. (Baca juga:Kemenko PMK Berupaya Penyaluran Bansos Diterima dengan Sempurna)
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kemendagri Gelar Pameran...
Kemendagri Gelar Pameran Batik Guna Perkuat Nilai Kebinekaan pada Generasi Muda
Kemendagri Beber Strategi...
Kemendagri Beber Strategi Cegah Penyelewengan Dana Desa
Latsar CPNS Kemendagri...
Latsar CPNS Kemendagri Tanamkan Semangat Bela Negara dan Bentuk ASN Profesional
Dirjen Kemendagri Bertemu...
Dirjen Kemendagri Bertemu CIRDAP, Apa yang Dibahas?
BSKDN: Digitalisasi...
BSKDN: Digitalisasi Pemilu Tetap Berlandaskan Prinsip Dasar Demokrasi
Kemendagri: Jaga Desa...
Kemendagri: Jaga Desa Award Jadi Penguat Tata Kelola Desa Berintegritas
BSKDN Gelar Rakor Regional...
BSKDN Gelar Rakor Regional di Kendari Perkuat Implementasi Program Prioritas Nasional
Sasar Siswa SMA, Kemendagri...
Sasar Siswa SMA, Kemendagri Gelar Dialog Pemahaman Nilai Sejarah
Musrenbang RKPD DIY...
Musrenbang RKPD DIY 2027, Kemendagri Tekankan Integrasi Kebijakan Pusat-Daerah
Rekomendasi
SDH Depok Komitmen Bangun...
SDH Depok Komitmen Bangun Pendidikan Karakter hingga Pengembangan Kepemimpinan
BMKG Ungkap Daftar Wilayah...
BMKG Ungkap Daftar Wilayah yang Bakal Alami Kemarau Panjang
Industri Aset Digital...
Industri Aset Digital Dorong Penguatan Ekosistem Hospitality Bandara
Berita Terkini
Ketum All Cipayung Nusantara...
Ketum All Cipayung Nusantara Berharap Sidang Kasus Ijazah Jokowi Digelar Terbuka
Tersangka Kasus Ijazah...
Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Desak Polisi Buat Kepastian Hukum
Pengacara Roy Suryo:...
Pengacara Roy Suryo: Polisi dan Jaksa Ragu-ragu di Kasus Ijazah Jokowi
Kecam Ketimpangan Layanan...
Kecam Ketimpangan Layanan Dialisis, KPCDI Desak Pemerintah Benahi Sistem
Pengacara Jokowi: Ada...
Pengacara Jokowi: Ada Dugaan Manipulasi Bukti Elektronik dalam Kasus Ijazah Jokowi
PKS Sebut Sinergi Pemerintah,...
PKS Sebut Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, hingga Masyarakat Kunci Jaga Stabilitas
Infografis
18 Negara dengan Gaji...
18 Negara dengan Gaji Anggota DPR Tertinggi di Dunia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved