Soal Dana Kelurahan, PAN: Jangan Ada yang Merasa Paling Berjasa

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) meminta agar tidak ada pihak yang merasa paling berjasa saat program dana kelurahan nantinya direalisasikan. Sebab, diperlukan persetujuan DPR untuk merealisasikan program tersebut.

"Jangan sampai juga dana ini kemudian diklaim dari Pak Jokowi, itu enggak boleh. Jangan sampai ada salah satu pihak yang paling merasa berjasa, itu enggak boleh," ujar Sekretaris Fraksi PAN di DPR, Yandri Susanto dalam diskusi bertajuk Polemik Regulasi Dana Kelurahan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Yandri Susanto mengatakan, PAN mendukung program dana kelurahan yang bakal dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal tahun 2019 nanti. "Kita PAN 1.000 persen mendukung dana kelurahan," kata Anggota Komisi II DPR ini.

Sebab, lanjut dia, PAN merasakan ada ketimpangan di kota. "Kota Serang misalnya, tapi banyak berwajah desa," ucapnya. (Baca juga: Banggar DPR Belum Tahu Dasar Hukum untuk Program Dana Kelurahan)

Dia pun mengklaim, tidak ada fraksi di DPR yang menolak program dana kelurahan tersebut. "Tidak ada satu fraksi pun yang menolak dana kelurahan. Agak aneh kalau ada yang nolak," ucapnya.

Namun, lanjut dia, payung hukum untuk program dana kelurahan itu harus jelas. "Jadi kalau hari ini ada niatan baik pemerintah dan DPR untuk menyetujui dana kelurahan, saya kira sangat bagus, cuma memang kita kan perlu payung hukumnya," pungkasnya.