Respons PAN Soal Program Dana Kelurahan
Senin, 22 Oktober 2018 - 11:02 WIB
Respons PAN Soal Program Dana Kelurahan
A
A
A
JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menilai seharusnya program dana kelurahan muncul sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Sebab, program dana kelurahan dianggap kebijakan yang sangat progresif jika tujuannya tercapai.
"Harusnya dari awal menjabat sudah muncul kebijakan ini. Kami yakin jika ini punya goals elektoral, kami yakin. Pasti," kata Wakil Sekretaris Jenderal PAN Faldo Maldini kepada SINDOnews, Senin (22/10/2018).
Tetapi, kata dia, yang jauh lebih penting bagaimana masyarakat perkotaan dapat manfaat dari penggunaan dana tersebut. "Jangan sampai ini jadi tuduhan baru lagi ke Pak Jokowi, yang tidak yakin memenangkan suara daerah perkotaan," kata pria yang juga juru bicara Pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno itu.
Dia menambahkan, jika fundamental ekonomi bagus dan kuat, dana itu bisa sebesar 20% dana desa. "Realitanya masyarakat Indonesia lebih besar di kota di 2015: 53%, proyeksi 2025 jadi 60%. Ini jadi problem jika dana kelurahan nominalnya hanya 5% dana desa," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, jangan sampai masyarakat, NGO, penantang dalam Pilpres memberi kritik ke Jokowi. "Dan itu dituduhkan lagi ke kami. Biasanya kalau kami sudah bicara substantif ada ada saja tuduhan yang muncul setelah itu," pungkasnya.
"Harusnya dari awal menjabat sudah muncul kebijakan ini. Kami yakin jika ini punya goals elektoral, kami yakin. Pasti," kata Wakil Sekretaris Jenderal PAN Faldo Maldini kepada SINDOnews, Senin (22/10/2018).
Tetapi, kata dia, yang jauh lebih penting bagaimana masyarakat perkotaan dapat manfaat dari penggunaan dana tersebut. "Jangan sampai ini jadi tuduhan baru lagi ke Pak Jokowi, yang tidak yakin memenangkan suara daerah perkotaan," kata pria yang juga juru bicara Pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno itu.
Dia menambahkan, jika fundamental ekonomi bagus dan kuat, dana itu bisa sebesar 20% dana desa. "Realitanya masyarakat Indonesia lebih besar di kota di 2015: 53%, proyeksi 2025 jadi 60%. Ini jadi problem jika dana kelurahan nominalnya hanya 5% dana desa," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, jangan sampai masyarakat, NGO, penantang dalam Pilpres memberi kritik ke Jokowi. "Dan itu dituduhkan lagi ke kami. Biasanya kalau kami sudah bicara substantif ada ada saja tuduhan yang muncul setelah itu," pungkasnya.
(pur)
