Soal Program Dana Kelurahan, Politikus PAN Sebut Istilah KGB
Minggu, 21 Oktober 2018 - 21:07 WIB
Soal Program Dana Kelurahan, Politikus PAN Sebut Istilah KGB
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjat Wibowo mengkritik program dana kelurahan yang akan dilaksanakan pemerintah pada tahun depan.
Dradjat menilai program dana kelurahan termasuk kategori politik pork barrel atau gentong babi. Dia pun menyebutnya dengan istilah kebijakan gentong babi (KGB).
"Kebijakan tersebut secara garis besar bisa dikategorikan sebagai politik atau kebijakan pork barrel, saya singkat KGB," kata Dradjat kepada SINDOnews, Minggu (21/10/2018). (Baca juga: Pemerintah Siapkan Dana Kelurahan, Dikucurkan Tahun Depan )
Mengenai definisi gentong babi atau pork barrel, kata dia, bisa dilihat dari berbagai literatur politik. "Intinya, kebijakan ditukar dengan suara atau donasi politik," ujar Drajad yang juga ekonom ini.
Dia menjelaskan, kebijakan gentong babi sebagai salah satu bentuk tata kelola pemerintahan yang buruk. "Bahkan dalam berbagai rujukan, KGB bisa bermuara pada korupsi," katanya.
Kendati demikian, dia mengakui demokrasi di Indonesia masih relatif baru sehingga petahana, baik di pusat maupun daerah leluasai membuat kebijakan semacam itu.
"Itu sebabnya, petahana cenderung mempunyai elektabilitas yang lebih tinggi dari pesaingnya," ungkapnya.
Kendati demikian, Drajad menuturkan, kebijakan semacam itu umumnya tidak berkesinambungan. "Setelah terpilih kembali, KGB menjadi tidak terlalu penting buat petahana. Karena keterbatasan anggaran, dana KGB sering dialihkan sebagian atau semua ke program lain," tuturnya.
Dradjat menilai program dana kelurahan termasuk kategori politik pork barrel atau gentong babi. Dia pun menyebutnya dengan istilah kebijakan gentong babi (KGB).
"Kebijakan tersebut secara garis besar bisa dikategorikan sebagai politik atau kebijakan pork barrel, saya singkat KGB," kata Dradjat kepada SINDOnews, Minggu (21/10/2018). (Baca juga: Pemerintah Siapkan Dana Kelurahan, Dikucurkan Tahun Depan )
Mengenai definisi gentong babi atau pork barrel, kata dia, bisa dilihat dari berbagai literatur politik. "Intinya, kebijakan ditukar dengan suara atau donasi politik," ujar Drajad yang juga ekonom ini.
Dia menjelaskan, kebijakan gentong babi sebagai salah satu bentuk tata kelola pemerintahan yang buruk. "Bahkan dalam berbagai rujukan, KGB bisa bermuara pada korupsi," katanya.
Kendati demikian, dia mengakui demokrasi di Indonesia masih relatif baru sehingga petahana, baik di pusat maupun daerah leluasai membuat kebijakan semacam itu.
"Itu sebabnya, petahana cenderung mempunyai elektabilitas yang lebih tinggi dari pesaingnya," ungkapnya.
Kendati demikian, Drajad menuturkan, kebijakan semacam itu umumnya tidak berkesinambungan. "Setelah terpilih kembali, KGB menjadi tidak terlalu penting buat petahana. Karena keterbatasan anggaran, dana KGB sering dialihkan sebagian atau semua ke program lain," tuturnya.
(dam)
