Koalisi Prabowo-Sandi Pantau Sikap Bawaslu Soal Pose Satu Jari
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno memantau sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap pose jari telunjuk Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Terlebih, dua menteri itu telah dilaporkan oleh Advokat Nusantara ke Bawaslu.
Adapun pose jari telunjuk Luhut dan Sri Mulyani itu diketahui saat upacara penutupan Pertemuan Tahunan IMF - Bank Dunia, bersama Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim.
"Ada masalah serius dengan standar etika pejabat negara di era saat ini, termasuk dengan laku yang dipertontonkan oleh Luhut dan Sri Mulyani," ujar Koordinator Juru Bicara Koalisi Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada SINDOnews, Kamis (18/10/2018).
Dahnil mengatakan, setiap langkah dan perilaku Luhut dan Sri Mulyani sebagai pejabat negara selalu dimanfaatkan untuk mempertontonkan afiliasi politik mereka.
"Padahal, tidak ada masalah dengan salam Viktori yang dilakukan oleh Bos IMF karena itu maknanya peace bagi mereka, namun karena nalar politik afiliatif yang abai etika Luhut dan Sri Mulyani sibuk mengkoreksi, dan tanpa malu kemudian berbohong," katanya.
Maka itu, pose satu jari Luhut Panjaitan dan Sri Mulyani itu dikritik Koalisi Prabowo-Sandiaga. "Kami akan menunggu sikap Bawaslu terkait ini, apalagi kegiatan tersebut dibiayai menggunakan uang negara dan laku tersebut dilakukan oleh pejabat negara," pungkasnya.
Adapun pose jari telunjuk Luhut dan Sri Mulyani itu diketahui saat upacara penutupan Pertemuan Tahunan IMF - Bank Dunia, bersama Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim.
"Ada masalah serius dengan standar etika pejabat negara di era saat ini, termasuk dengan laku yang dipertontonkan oleh Luhut dan Sri Mulyani," ujar Koordinator Juru Bicara Koalisi Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada SINDOnews, Kamis (18/10/2018).
Dahnil mengatakan, setiap langkah dan perilaku Luhut dan Sri Mulyani sebagai pejabat negara selalu dimanfaatkan untuk mempertontonkan afiliasi politik mereka.
"Padahal, tidak ada masalah dengan salam Viktori yang dilakukan oleh Bos IMF karena itu maknanya peace bagi mereka, namun karena nalar politik afiliatif yang abai etika Luhut dan Sri Mulyani sibuk mengkoreksi, dan tanpa malu kemudian berbohong," katanya.
Maka itu, pose satu jari Luhut Panjaitan dan Sri Mulyani itu dikritik Koalisi Prabowo-Sandiaga. "Kami akan menunggu sikap Bawaslu terkait ini, apalagi kegiatan tersebut dibiayai menggunakan uang negara dan laku tersebut dilakukan oleh pejabat negara," pungkasnya.
(pur)