PAN: Wajar Harga BBM Batal Naik Dikaitkan Elektabilitas Jokowi
Kamis, 11 Oktober 2018 - 15:14 WIB
PAN: Wajar Harga BBM Batal Naik Dikaitkan Elektabilitas Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang langsung membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium menimbulkan spekulasi.
Salah satunya, kenaikan harga BBM itu dikhawatirkan menurunkan elektabilitas Presiden Jokowi di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai wajar jika ada pendapat yang menyebutkan pembatalan harga BBM itu akibat khawatir menurunkan elektabilitas Jokowi.
"Dengan tidak jadi dinaikkan, justru orang bisa saja berpendapat bahwa pembatalan itu akibat khawatir menurunkan elektabilitas. Pendapat itu sangat wajar," kata Saleh dihubungi wartawan, Kamis (11/10/2018).
Mengingat, lanjut Saleh, beban masyarakat yang semakin hari semakin berat. Kemudian, kata dia, harga-harga banyak yang tidak stabil dan sulit dikendalikan.
"Menurut saya, kalau memang ada niat menaikkan, silakan saja. Tinggal berikan penjelasan ke masyarakat yang rasional dan mudah dimengerti," ujar wakil ketua Komisi IX DPR ini.
Dia menambahkan, jangan justru pemerintah maju mundur dalam mengambil kebijakan. "Kalau begini kan kelihatan ragu. Rencana kenaikannya belum dikaji secara matang. Apalagi, katanya, pertamina yang tidak siap," ujarnya.
Salah satunya, kenaikan harga BBM itu dikhawatirkan menurunkan elektabilitas Presiden Jokowi di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai wajar jika ada pendapat yang menyebutkan pembatalan harga BBM itu akibat khawatir menurunkan elektabilitas Jokowi.
"Dengan tidak jadi dinaikkan, justru orang bisa saja berpendapat bahwa pembatalan itu akibat khawatir menurunkan elektabilitas. Pendapat itu sangat wajar," kata Saleh dihubungi wartawan, Kamis (11/10/2018).
Mengingat, lanjut Saleh, beban masyarakat yang semakin hari semakin berat. Kemudian, kata dia, harga-harga banyak yang tidak stabil dan sulit dikendalikan.
"Menurut saya, kalau memang ada niat menaikkan, silakan saja. Tinggal berikan penjelasan ke masyarakat yang rasional dan mudah dimengerti," ujar wakil ketua Komisi IX DPR ini.
Dia menambahkan, jangan justru pemerintah maju mundur dalam mengambil kebijakan. "Kalau begini kan kelihatan ragu. Rencana kenaikannya belum dikaji secara matang. Apalagi, katanya, pertamina yang tidak siap," ujarnya.
(maf)
