Kubu Jokowi Minta Prabowo Klarifikasi Kasus Ratna Sarumpaet
Rabu, 03 Oktober 2018 - 13:28 WIB
Kubu Jokowi Minta Prabowo Klarifikasi Kasus Ratna Sarumpaet
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto meminta calon presiden (Capres) Prabowo Subianto mengklarifikasi kepada masyarakat terkait pernyataan yang disampaikan mengenai dugaan penganiayaan terhadap Aktivis Ratna Sarumpaet.
Hal ini perlu dilakukan karena temuan pihak polisi menyatakan sebaliknya bahwa tak terjadi penganiayaan kepada Ratna seperti yang dikembangkan Prabowo dan pendukungnya.
"Kita punya pribahasa yang sangat baik mulutmu adalah harimau mu. Kalau di dalam tradisi kerajaan-kerajaan nusantara itu ada sabda pandita ratu," ujar Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (3/10/2018).
Menurut Hasto, sebagai pemimpin seharusnya Prabowo mengklarifikasi ucapannya terlebih dalam pernyataannya mantan Danjen Kopassus itu menyudutkan Pemerintahan Jokowi yang berdampak citra buruk terhadap Jokowi.
"Kami akan lebih menghargai dan mereka kemudian datang ke polisi minta visum et repertum dari Ratna Sarumpaet. Bahwa kemudian kita merespons, kita perangi bersama tindak kekerasan atas nama apa pun. Terlebih atas nama poltik itu tidak dibenarkan karena politik itu membangun peradaban," tandasnya.
Hal ini perlu dilakukan karena temuan pihak polisi menyatakan sebaliknya bahwa tak terjadi penganiayaan kepada Ratna seperti yang dikembangkan Prabowo dan pendukungnya.
"Kita punya pribahasa yang sangat baik mulutmu adalah harimau mu. Kalau di dalam tradisi kerajaan-kerajaan nusantara itu ada sabda pandita ratu," ujar Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (3/10/2018).
Menurut Hasto, sebagai pemimpin seharusnya Prabowo mengklarifikasi ucapannya terlebih dalam pernyataannya mantan Danjen Kopassus itu menyudutkan Pemerintahan Jokowi yang berdampak citra buruk terhadap Jokowi.
"Kami akan lebih menghargai dan mereka kemudian datang ke polisi minta visum et repertum dari Ratna Sarumpaet. Bahwa kemudian kita merespons, kita perangi bersama tindak kekerasan atas nama apa pun. Terlebih atas nama poltik itu tidak dibenarkan karena politik itu membangun peradaban," tandasnya.
(kri)
