Polemik Penghentian Film G30S/PKI Diminta Tak Seret Nama Jokowi

JAKARTA - Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin, Aria Bima memita agar polemik Film G30S/PKI tak dikait-kaitkan dengan Presiden Jokowi. Terlebih, polemik ini menguat di tahun politik yakni jelang Pileg dan Pilpres 2019.

Menurutnya, keputusan pemerintah menghentikan pemutaran Film G30S/PKI dibuat oleh Yunus Yosfiah, mantan Menteri Penerangan, yang kini tercatat sebagai Tim Sukses Prabowo-Sandiaga. Aria menganggap hal ini penting disampaikan kepada masyarakat karena belakangan dugaan kampanye hitam melalui isu film tersebut dialamatkan kepada Jokowi.

Menurut Politikus PDIP ini, Pemerintah Jokowi hanya melanjutkan sikap pemerintah sebelumnya yang melarang pemutaran Film G30S/PKI tersebut.

"Penghentian Film G30S/PKI dilakukan oleh Menteri Penerangan saat itu, dalam hal ini Yunus Yosfiah, seorang letjen purnawirawan, yang sekarang menjadi Penisehat Timses Prabowo," jelas Aria di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Aria menjelaskan, sikap Yunus menghentikan pemutaran film saat itu karena kawasan Halim Perdanakusuma yang menjadi markas TNI AU dianggap menyeramkan. Menurutnya, penghentian juga diputuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dijabat oleh Juwono Sudarsono.

Para menteri saat itu menginginkan agar mengenai film yang berkaitan dengan sejarah dilakukan pengkajian ulang untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. "Jadi jangan dianggap penghentian itu seolah-olah oleh Ibu Mega atau Pak Jokowi, Gus Dur, atau Pak SBY. Ini dihentikan Pak Yunus Yosfiah dan Juwono Sudarsono," tegasnya.

Penghentian itu, lanjut Aria, sama seperti yang dilakukan terhadap Film Serangan Umum 1 Maret yang dianggap terlalu menonjolkan peran Soeharto. Padahal, ada peran besar Sri Sultan Hamengkubowono IX yang tidak ditonjolkan. Hal itupun juga ditindaklanjuti oleh Menteri Juwono Sudarsono.

Aria menilai, sangat tidak mendidik bila saat ini dibangun sebuah kampanye hitam yang menyudutkan bahwa seolah penghentikan ini dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi. Ia menganggap kampanye hitam tersebut telah dikapitalisasi sedemikian rupa untuk kepentingan politik.

"Dan dikapitalisasi seolah-olah Pak Jokowi tidak setuju pemutaran Film G30S itu. Ini suatu hal yang dikapitalisasi menjadi isu politik dan itu tidak benar. Pak Jokowi tidak melarang dan membolehkan menonton dan membuat film (dengan tema) yang sama supaya kita bisa cerdas untuk memberikan film-film, termasuk Film Serangan Umum 1 Maret," tandasnya.