Mendagri Tegaskan ASN Harus Tetap Netral Dalam Pilpres
Mendagri Tegaskan ASN Harus Tetap Netral Dalam Pilpres
A
A
A
PALEMBANG - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap netral dalam Pilpres 2019, meski memiliki hak pilih. Hal ini sama dengan anggota TNI dan Polri.
Bedanya anggota TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih. Tjahjo mewanti-wanti para ASN tidak coba-coba ikut berpolitik praktis. Apalagi sampai menyalahgunakan misal fasilitas atau aset negara, ada sanksi yang akan diberlakukan.
"Ya termasuk terlibat langsung atau termasuk menggunakan aset-aset daerah," kata Tjahjo usai melantik Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Hadi Prabowo di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (21/9/2018).
Bila memang ada ASN yang tidak netral dan berpolitik praktis, Tjahjo mengimbau masyarakat agar tidak segan melaporkannya. Tentu harus disertai bukti kuat, bukan rumor atau isu. "Kalau memang ada bukti, ada fotonya, ada kesaksianya pasti nanti akan ada sanksi," lanjutnya.
Tjahjo melihat potensi keterlibatan ASN dalam aksi dukung mendukung di Pilpres tidak sekuat saat Pilkada. Di Pilkada, ASN rawan dipolitisasi karena lingkup pemilihannya menyangkut daerah. ASN tergoda ikut berpolitik karena kerap digoda dan diiming-imingi para calon jika menang bakal dapat kompensasi. Kompensasi bisa berupa posisi jabatan di birokrasi.
"Kalau di Pilpres tidak setinggi kalau Pilkada ya. Kalau di Pilkada pasti tinggi karena wajar dia ingin berbuat sesuatu siapa tahu kalau menang sebagai tim sukses nanti diangkat sebagai penjabat tapi kan harus ada aturannya. Kita ikut pola TNI dan Polri, tegas," ujarnya.
Bedanya anggota TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih. Tjahjo mewanti-wanti para ASN tidak coba-coba ikut berpolitik praktis. Apalagi sampai menyalahgunakan misal fasilitas atau aset negara, ada sanksi yang akan diberlakukan.
"Ya termasuk terlibat langsung atau termasuk menggunakan aset-aset daerah," kata Tjahjo usai melantik Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Hadi Prabowo di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (21/9/2018).
Bila memang ada ASN yang tidak netral dan berpolitik praktis, Tjahjo mengimbau masyarakat agar tidak segan melaporkannya. Tentu harus disertai bukti kuat, bukan rumor atau isu. "Kalau memang ada bukti, ada fotonya, ada kesaksianya pasti nanti akan ada sanksi," lanjutnya.
Tjahjo melihat potensi keterlibatan ASN dalam aksi dukung mendukung di Pilpres tidak sekuat saat Pilkada. Di Pilkada, ASN rawan dipolitisasi karena lingkup pemilihannya menyangkut daerah. ASN tergoda ikut berpolitik karena kerap digoda dan diiming-imingi para calon jika menang bakal dapat kompensasi. Kompensasi bisa berupa posisi jabatan di birokrasi.
"Kalau di Pilpres tidak setinggi kalau Pilkada ya. Kalau di Pilkada pasti tinggi karena wajar dia ingin berbuat sesuatu siapa tahu kalau menang sebagai tim sukses nanti diangkat sebagai penjabat tapi kan harus ada aturannya. Kita ikut pola TNI dan Polri, tegas," ujarnya.
(poe)
Explore More