#2019GantiPresiden Disinyalir Tak Sekadar Melawan Jokowi

JAKARTA - Gerakan #2019GantiPresiden disinyalir tidak sekadar kampanye melawan pencapresan Joko Widodo (Jokowi). Gerakan ini disinyalir bermotif mengganti sistem pemerintahan Indonesia menjadi khalifah.

"Motifnya ini kan bukan hanya menggantikan Jokowi, tetapi ingin menetapkan dasar-dasar syariah ke dalam sistem pemerintahan negara ini, ke dalam praktik politik," kata pengamat politik Boni Hargens dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Rabu (12/9/2018).

Gerakan mengganti sistem itu semakin kentara karena ada dugaan kuat keterlibatan organisasi massa yang sudah dinyatakan terlarang di Indonesia, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dugaan itu semakin kuat lantaran pentolan-pentolan dari organisasi ini juga merupakan penggerak utama dari gerakan tersebut.

Selain itu, Hargens menambahkan, gerakan ini bisa disebut sebagai kolaborasi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipresentasikan tokoh PKS Mardani Ali Sera, dengan gerakan pendukung Khilafah. Kolaborasi PKS dan ideologi khilafah ini patut dikhawatirkan karena akan mengganggu bahkan merusak ketahanan ideologi Indonesia, yakni Pancasila. "Itu yang kami persoalkan karena kami bicara masa depan, ketahanan ideologi kita," kata Boni.

Direktur Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menambahkan, keterlibatan HTI ini merugikan hastag #2019GantiPresiden karena mengubah dimensi ideologis. “Ini memperburuk,” katanya.

Karyono menilai, wajar jika gerakan itu dianggap dari kelompok pro Prabowo karena ada agenda Pilpres 2019 nanti. Juga, bila ada yang menuding gerakan tersebut bagian makar. “Karena publik tahu di dalamnya ada siapa saja. Apalagi ada yang mau membawa-bawa soal khilafah. Ini yang justru merusak," katanya. Dia melihat, hastag #2019GantiPresiden ini didesain secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan Pemilu 2019.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Wawan Masudi mewanti-wanti gerakan ini berpotensi melahirkan kebencian terhadap kepala negara. Apalagi, kelompok yang menggagas dan memobilisasi aksi ini tidak menunjukkan keberpihakan politik. "Kalau itu terus menerus akan melahirkan situasi tidak baik," ujarnya.

Karena itu tak perlu heran ada kelompok masyarakat yang menolak gerakan #2019GantiPresiden. "Kalau tidak clear akan melahirkan reaksi balik dari kelompok yang merasa ini apa-apaan gerakannya, sehingga sama-sama mengerahkan massa," kata Wawan.