BPK Nilai Pengelolaan Keuangan di Kemhan Semakin Transparan
BPK Nilai Pengelolaan Keuangan di Kemhan Semakin Transparan
A
A
A
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pengelolaan keuangan negara oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) selama empat bulan terakhir pada 2018 semakin baik dan transparan.Bahkan, ke depan Kemhan dipercaya bisa menjadi role model bagi kementerian dan lembaga negara lainnya.
"Upaya meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan dalam tanggung jawab keuangan negara Kemhan selama tiga-empat bulan terakhir ini. Kemhan sudah menunjukkan upaya yang sangat baik kami memberikan apresiasi," ujar Kepala BPK Agung Firman Sampurna usai bertemu Menhan Ryamizard Ryacudu di Gedung BPK, Jakarta, Senin (10/9/2018).
Agung menegaskan, BPK siap mendukung Kemhan tidak saja dalam konteks menjaga akuntabilitas pengelolaaan keuangaan negara tapi juga mendukung kinerja. BPK melihat bagaimana agar seluruh tugas pokok dan fungsi dari Kemhan dapat dilaksanakan dengan baik tetapi governance sistem tetap dijaga.
"Kemhan tidak saja baik tapi menjadi terbaik dan menjadi role model atau percontohan pengelolaan keuangan negara. Insya Allah perbaikan sistemik yang akan membuat pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara di Kemhan tidak saja menjadi baik tapi mudah-mudahan ke depan menjadi yang terbaik di antara Kementerian/Lembaga negara lainnya," tutur Agung.
Terkait dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh Kemhan, Agung mengakui ada sejumlah masalah salah satu di antaranya lebih kepada proses administrasi internal.
"Memang ada tumpang tindih terhadap sejumlah hal terkait sistem pengelolaan keuangan di Kemhan. Masalahnya itu agak kompleks karena emang sistem pengelolaan keuangan di kemenhan agak unik dam detailnya enggak mungkin kita ceritakan. Tetapi intinya Pak Ryamizard sudah menyampaikan komitmennya untuk melakukan perbaikan," ujarnya.
Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal Purn Ryamizard Ryacudu mengaku, pertemuan ini membahas soal pengelolaan keuangan negara di Kemhan.
"Memang kebetulan keuangan negara terbesar di Kemhan. Itu untuk apa? Itu uang rakyat, sudah ada alamatnya. Ada untuk beli tank. Nah ini harus jelas, jadi BPK memeriksanya. Kita juga sudah memberikan jalan yang enak ke BPK," ucapnya.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini berharap ke depan tidak ada lagi pengelolaan keuangan negara Kemhan mendapatkan WDP.
"Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada BPK. Ini akan menjadi contoh pengelolaan keuangan negara bagi kementerian/lembaga lainnya," tegasnya. (sucipto)
"Upaya meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan dalam tanggung jawab keuangan negara Kemhan selama tiga-empat bulan terakhir ini. Kemhan sudah menunjukkan upaya yang sangat baik kami memberikan apresiasi," ujar Kepala BPK Agung Firman Sampurna usai bertemu Menhan Ryamizard Ryacudu di Gedung BPK, Jakarta, Senin (10/9/2018).
Agung menegaskan, BPK siap mendukung Kemhan tidak saja dalam konteks menjaga akuntabilitas pengelolaaan keuangaan negara tapi juga mendukung kinerja. BPK melihat bagaimana agar seluruh tugas pokok dan fungsi dari Kemhan dapat dilaksanakan dengan baik tetapi governance sistem tetap dijaga.
"Kemhan tidak saja baik tapi menjadi terbaik dan menjadi role model atau percontohan pengelolaan keuangan negara. Insya Allah perbaikan sistemik yang akan membuat pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara di Kemhan tidak saja menjadi baik tapi mudah-mudahan ke depan menjadi yang terbaik di antara Kementerian/Lembaga negara lainnya," tutur Agung.
Terkait dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh Kemhan, Agung mengakui ada sejumlah masalah salah satu di antaranya lebih kepada proses administrasi internal.
"Memang ada tumpang tindih terhadap sejumlah hal terkait sistem pengelolaan keuangan di Kemhan. Masalahnya itu agak kompleks karena emang sistem pengelolaan keuangan di kemenhan agak unik dam detailnya enggak mungkin kita ceritakan. Tetapi intinya Pak Ryamizard sudah menyampaikan komitmennya untuk melakukan perbaikan," ujarnya.
Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal Purn Ryamizard Ryacudu mengaku, pertemuan ini membahas soal pengelolaan keuangan negara di Kemhan.
"Memang kebetulan keuangan negara terbesar di Kemhan. Itu untuk apa? Itu uang rakyat, sudah ada alamatnya. Ada untuk beli tank. Nah ini harus jelas, jadi BPK memeriksanya. Kita juga sudah memberikan jalan yang enak ke BPK," ucapnya.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini berharap ke depan tidak ada lagi pengelolaan keuangan negara Kemhan mendapatkan WDP.
"Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada BPK. Ini akan menjadi contoh pengelolaan keuangan negara bagi kementerian/lembaga lainnya," tegasnya. (sucipto)
(dam)
Explore More