Demokrat Beri Kader Dispensasi Dukung Jokowi Bukan Tanpa Alasan
Senin, 10 September 2018 - 15:10 WIB
Demokrat Beri Kader Dispensasi Dukung Jokowi Bukan Tanpa Alasan
A
A
A
JAKARTA - Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, menyebut mayoritas kader Demokrat di Papua menginginkan berkoalisi dengan Presiden Jokowi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
Dalam hal ini, Partai Demokrat tidak memberikan sanksi kepada seorang kadernya, Lukas Enembe yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin.
Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, sikap Partai Demokrat memberikan dispensasi bukan tanpa alasan. Dia menyebut setidaknya ada tiga alasan Demokrat berencana melakukan hal tersebut.
Pertama, Demokrat memberi dispensasi karena di daerah tertentu calon presiden petahana Joko Widodo mendapatkan dukungan warga setempat.
"Contoh di Provinsi Papua, Jokowi didukung warga karena punya perhatian besar seperti program pembangunan, infrastuktur, serta BBM satu harga. Jadi kayaknya sulit untuk bisa ditolak oleh tokoh seperti Lukas Enembe," kata Qodari dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews.com, Senin (10/9/2018).
Alasan kedua, Qodari mengungkapkan sebetulnya Demokrat memang tak nyaman dengan proses koalisi yang terjadi dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
"Demokrat kecewa dengan proses koalisi, namun tak memiliki pilihan lain. Mau balik ke Jokowi sudah susah, waktunya juga sudah mepet, tetapi dengan Prabowo juga tak happy gitu," ungkapnya.
Alasan ketiga, lanjut Qodari, Demokrat dinilai tidak mendapatkan posisi strategis walau Prabowo dan Sandiaga menang dalam Pilpres 2019 nanti.
(Baca juga: Kader Dukung Jokowi-Ma'ruf, Demokrat Bantah Main Dua Kaki)
Sebab kata dia, jika Prabowo dan Sandi menang, itu sama saja dengan menutup peluang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk beberapa pemilu ke depan maju sebagai capres atau cawapres.
"Kalau Prabowo menang 2019, 2024 dia maju lagi, 2029 gantian Sandiaga yang maju. Kalau Sandiaga terpilih 2029, 2034 juga maju lagi. Jadi empat kali pemilu, 20 tahun ke depan, AHY gigit jari," ucapnya.
Menurut Qodari, akan lebih menguntungkan bagi Demokrat dan AHY, bila Jokowi dan Ma'ruf Amin yang menang.
"Jokowi sudah tak punya kesempatan maju kembali, sedangkan Ma'ruf sudah terlalu senior dan bukan kader partai. Jadi kalau bicara ke depan, rugi besar bagi AHY kalau Prabowo dan Sandi yang menang, sama dengan menutup atau membunuh karier politiknya (AHY) sendiri," tuturnya.
Dalam hal ini, Partai Demokrat tidak memberikan sanksi kepada seorang kadernya, Lukas Enembe yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin.
Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, sikap Partai Demokrat memberikan dispensasi bukan tanpa alasan. Dia menyebut setidaknya ada tiga alasan Demokrat berencana melakukan hal tersebut.
Pertama, Demokrat memberi dispensasi karena di daerah tertentu calon presiden petahana Joko Widodo mendapatkan dukungan warga setempat.
"Contoh di Provinsi Papua, Jokowi didukung warga karena punya perhatian besar seperti program pembangunan, infrastuktur, serta BBM satu harga. Jadi kayaknya sulit untuk bisa ditolak oleh tokoh seperti Lukas Enembe," kata Qodari dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews.com, Senin (10/9/2018).
Alasan kedua, Qodari mengungkapkan sebetulnya Demokrat memang tak nyaman dengan proses koalisi yang terjadi dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
"Demokrat kecewa dengan proses koalisi, namun tak memiliki pilihan lain. Mau balik ke Jokowi sudah susah, waktunya juga sudah mepet, tetapi dengan Prabowo juga tak happy gitu," ungkapnya.
Alasan ketiga, lanjut Qodari, Demokrat dinilai tidak mendapatkan posisi strategis walau Prabowo dan Sandiaga menang dalam Pilpres 2019 nanti.
(Baca juga: Kader Dukung Jokowi-Ma'ruf, Demokrat Bantah Main Dua Kaki)
Sebab kata dia, jika Prabowo dan Sandi menang, itu sama saja dengan menutup peluang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk beberapa pemilu ke depan maju sebagai capres atau cawapres.
"Kalau Prabowo menang 2019, 2024 dia maju lagi, 2029 gantian Sandiaga yang maju. Kalau Sandiaga terpilih 2029, 2034 juga maju lagi. Jadi empat kali pemilu, 20 tahun ke depan, AHY gigit jari," ucapnya.
Menurut Qodari, akan lebih menguntungkan bagi Demokrat dan AHY, bila Jokowi dan Ma'ruf Amin yang menang.
"Jokowi sudah tak punya kesempatan maju kembali, sedangkan Ma'ruf sudah terlalu senior dan bukan kader partai. Jadi kalau bicara ke depan, rugi besar bagi AHY kalau Prabowo dan Sandi yang menang, sama dengan menutup atau membunuh karier politiknya (AHY) sendiri," tuturnya.
(maf)
