Abu-abu, Demokrat Dinilai Mainkan Gestur Politik Dua Kaki
Abu-abu, Demokrat Dinilai Mainkan Gestur Politik Dua Kaki
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat tidak memberikan sanksi kepada kadernya, Lukas Enembe yang mendukung pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres), Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin.
Menanggapi itu, Peneliti Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC) Sirajuddin Abbas menyebut langkah politik Partai Demokrat terlihat abu-abu. Menurutnya, Partai Demokrat memainkan gestur politik “dua kaki”, tidak sepenuhnya berada di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Mereka (Partai Demokrat) menunjukkan memang ada kepentingan dari Demokrat menaruh kaki secara informal di kubu sana (Jokowi-Ma'ruf)," ujar Sirajuddin kepada SINDOnews, Senin (10/9/2018).
Dia menjelaskan sikap tersebut memang yang paling mungkin dilakukan Demokrat. Karena keputusan tersebut menjadi upaya berdamai dengan kadernya yang berbeda pilihan.
"Kalau mau all out pun mereka tidak akan mendapat coattail effect dari Prabowo-Sandiaga. Jadi lebih baik maksimalkan pileg dan itu dengan toleran kepada kadernya berbeda pilihan di basis pendukung Jokowi," jelasnya.
Karena itu, kata Sirajuddin keputusan tersebut akan membuat Partai Demokrat mendapat keuntungan dari kedua kubu yang bertarung di Pilpres 2019. Di satu sisi, lanjut dia, Demokrat bakal gampang masuk ke Jokowi-Ma'ruf kalau pasangan ini menang.
Pada sisi lain, Demokrat bakal tetap dipandang sebagai bagian pendukung Prabowo-Sandiaga dan akan bisa mendapatkan posisi di kabinet pasangan ini jika menang. "Saya yakin Demokrat bakal minta jatah. Karena tidak ada yang gratis di politik. Mereka sudah pertimbangkan ini matang," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, mayoritas kader Demokrat di Papua menginginkan berkoalisi dengan Presiden Jokowi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
"Oh tidak ada sanksi, tidak ada sanksi," ujar Ferdinand di depan Rumah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jalan Kuningan Timur VII, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (9/9/2018).
Dia menjelaskan, 92% kader Partai Demokrat mendukung Presiden Jokowi di pilpres mendatang. Kata Ferdinand, Partai Demokrat menghormati keputusan mayoritas kader Partai Demokrat itu.
"Sehingga, kami tidak mau juga mengorbankan kader kami di sana yang nantinya jadi tidak dipilih rakyat pada saat pileg karena garis politiknya harus utuh. Jadi ada dispensasi," katanya.
Menanggapi itu, Peneliti Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC) Sirajuddin Abbas menyebut langkah politik Partai Demokrat terlihat abu-abu. Menurutnya, Partai Demokrat memainkan gestur politik “dua kaki”, tidak sepenuhnya berada di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Mereka (Partai Demokrat) menunjukkan memang ada kepentingan dari Demokrat menaruh kaki secara informal di kubu sana (Jokowi-Ma'ruf)," ujar Sirajuddin kepada SINDOnews, Senin (10/9/2018).
Dia menjelaskan sikap tersebut memang yang paling mungkin dilakukan Demokrat. Karena keputusan tersebut menjadi upaya berdamai dengan kadernya yang berbeda pilihan.
"Kalau mau all out pun mereka tidak akan mendapat coattail effect dari Prabowo-Sandiaga. Jadi lebih baik maksimalkan pileg dan itu dengan toleran kepada kadernya berbeda pilihan di basis pendukung Jokowi," jelasnya.
Karena itu, kata Sirajuddin keputusan tersebut akan membuat Partai Demokrat mendapat keuntungan dari kedua kubu yang bertarung di Pilpres 2019. Di satu sisi, lanjut dia, Demokrat bakal gampang masuk ke Jokowi-Ma'ruf kalau pasangan ini menang.
Pada sisi lain, Demokrat bakal tetap dipandang sebagai bagian pendukung Prabowo-Sandiaga dan akan bisa mendapatkan posisi di kabinet pasangan ini jika menang. "Saya yakin Demokrat bakal minta jatah. Karena tidak ada yang gratis di politik. Mereka sudah pertimbangkan ini matang," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, mayoritas kader Demokrat di Papua menginginkan berkoalisi dengan Presiden Jokowi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
"Oh tidak ada sanksi, tidak ada sanksi," ujar Ferdinand di depan Rumah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jalan Kuningan Timur VII, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (9/9/2018).
Dia menjelaskan, 92% kader Partai Demokrat mendukung Presiden Jokowi di pilpres mendatang. Kata Ferdinand, Partai Demokrat menghormati keputusan mayoritas kader Partai Demokrat itu.
"Sehingga, kami tidak mau juga mengorbankan kader kami di sana yang nantinya jadi tidak dipilih rakyat pada saat pileg karena garis politiknya harus utuh. Jadi ada dispensasi," katanya.
(kri)
Explore More