Data Pemilih Ganda, Mendagri Salahkan KPU

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyalahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait adanya data pemilih ganda. Sebab, menurut Tjahjo, tidak akan ada data pemilih ganda jika KPU mengacu kepada Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Sebenarnya kalau ditanya pemilih ganda, harusnya ditanyanya ke KPU. Kalau KPU berdasarkan DP4 Kemendagri harusnya clear, karena data kami data by name dan by address," ujar Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Bahkan, kata dia, warga yang baru berumur 17 tahun pun dimasukkan ke DP4. "Saya kira kalau KPUD merujuk data yang sudah diserahkan, seharusnya tidak ada ganda. Kalau toh ada, itu teknis," ujarnya.

Sehingga, diyakininya tidak ada data ganda dalam DP4 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Kalau masih ada yang belum terdata mungkin belum mau proaktif," ujarnya.

Dirinya pun menolak adanya anggapan bahwa data ganda tersebut untuk jual beli suara pada Pemilu nanti. "Jual belinya gimana. Saya anda beli untuk nyoblos. Tidak mungkin ada data TPS ganda, pasti ketahuan, pasti orang itu adalah orang yang terdata di RT/RW itu. Kalau soal e-KTP palsu mungkin bisa, tetapi menggunakan lebih dari satu kali tidak mungkin," katanya.

Adapun polemik data pemilih ganda itu muncul setelah Koalisi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mengungkapkannya. Koalisi itu mengklaim menemukan 25 juta data pemilih ganda.