Golkar Dukung Aparat Bubarkan #2019GantiPresiden
Senin, 27 Agustus 2018 - 17:25 WIB
Golkar Dukung Aparat Bubarkan #2019GantiPresiden
A
A
A
JAKARTA - Partai Golkar tidak sepakat bila Kepolisian dianggap tidak netral karena membubarkan aksi gerakan #2019GantiPresiden di beberapa daerah belakangan ini. Pasalnya, Kepolisian diyakini telah mendeteksi bahwa aksi tersebut berpotensi menimbulkan kerusuhan.
"Tidak benar itu (Polisi dianggap tak netral, red). Saya percaya polisi mendeteksi dan mengantisipasi ini bakal rusuh atau tidak," ujar Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/8/2018).
Selain itu, dia mengatakan bahwa Kepolisian memiliki tanggung jawab terhadap situasi daerah masing-masing. "Kalau ada apa-apa polisi lagi yang disalahkan," ujar ketua komisi II DPR ini.
Amali pun sepakat bahwa aksi #2019GantiPresiden tidak boleh menimbulkan kericuhan di masyarakat. "Jadi kepolisian melarang itu karena itu, bukan karena isinya, tapi akibat dari itu akhirnya tabrakan di masyarakat akan muncul," katanya.
Maka itu, dia menyarankan semua pihak untuk mempercayakan Kepolisian dalam menangani keamanan daerah. "Polisi bisa mengukur apakah ini akan menimbulkan konflik di masyarakat atau tidak, kayak demo-demo yang biasa kan enggak apa apa di depan DPR ini itu, sudah diperhitungkan enggak terjadi apa apa," ujarnya.
"Tidak benar itu (Polisi dianggap tak netral, red). Saya percaya polisi mendeteksi dan mengantisipasi ini bakal rusuh atau tidak," ujar Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/8/2018).
Selain itu, dia mengatakan bahwa Kepolisian memiliki tanggung jawab terhadap situasi daerah masing-masing. "Kalau ada apa-apa polisi lagi yang disalahkan," ujar ketua komisi II DPR ini.
Amali pun sepakat bahwa aksi #2019GantiPresiden tidak boleh menimbulkan kericuhan di masyarakat. "Jadi kepolisian melarang itu karena itu, bukan karena isinya, tapi akibat dari itu akhirnya tabrakan di masyarakat akan muncul," katanya.
Maka itu, dia menyarankan semua pihak untuk mempercayakan Kepolisian dalam menangani keamanan daerah. "Polisi bisa mengukur apakah ini akan menimbulkan konflik di masyarakat atau tidak, kayak demo-demo yang biasa kan enggak apa apa di depan DPR ini itu, sudah diperhitungkan enggak terjadi apa apa," ujarnya.
(pur)
