Gerindra Kritik Keterlibatan BIN Pulangkan Neno Warisman
Senin, 27 Agustus 2018 - 15:18 WIB
Gerindra Kritik Keterlibatan BIN Pulangkan Neno Warisman
A
A
A
JAKARTA - Keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam pemulangan Neno Warisman dari Pekanbaru, Riau, di deklarasi #2019GantiPresiden dikritik Partai Gerindra. Terlebih, Partai Gerindra melihat penghadangan terhadap gerakan #2019GantiPresiden di beberapa daerah acapkali terjadi.
"Menurut saya kasus yang terjadi terhadap Mbak Neno itu kan sesuatu yang menggelikan karena peristiwa ini berulang," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/8/2018).
Dia mengingatkan bahwa sebelumnya, penghadangan terhadap Neno Warisman terjadi di Batam, Sabtu 28 Juli 2018. "Kesadaran untuk menghargai perbedaan pendapat justru tidak ada tempat dalam negara demokrasi," ujar anggota Komisi I DPR ini.
Menurut dia, kesadaran untuk berbeda pendapat harus mendapatkan porsi di negara ini. "Kan kita sudah sepakat negara ini negara demokrasi, bukan negara kekuasaan apalagi negara polisi," kata wakil ketua MPR ini.
Kendati demikian, dia tidak mempersoalkan sekelompok masyarakat yang menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin negara ini dua periode. "Ada orang yang menginginkan Jokowi tetap dua periode, ada yang menginginkan Jokowi diganti, ya boleh-boleh saja," katanya.
Sebab, lanjut dia, ekspresi menyampaikan pendapat bisa berbagai bentuk. "Ada yang bentuknya lagu, ada yang bentuknya puisi. Tergantung kita mau kemana arahnya. Memuji Jokowi boleh, mengkritik Pak Jokowi boleh, memuji Pak Prabowo boleh, mengkritik Pak Prabowo boleh, kan sama-sama kebebasan itu," ujarnya.
"Menurut saya kasus yang terjadi terhadap Mbak Neno itu kan sesuatu yang menggelikan karena peristiwa ini berulang," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/8/2018).
Dia mengingatkan bahwa sebelumnya, penghadangan terhadap Neno Warisman terjadi di Batam, Sabtu 28 Juli 2018. "Kesadaran untuk menghargai perbedaan pendapat justru tidak ada tempat dalam negara demokrasi," ujar anggota Komisi I DPR ini.
Menurut dia, kesadaran untuk berbeda pendapat harus mendapatkan porsi di negara ini. "Kan kita sudah sepakat negara ini negara demokrasi, bukan negara kekuasaan apalagi negara polisi," kata wakil ketua MPR ini.
Kendati demikian, dia tidak mempersoalkan sekelompok masyarakat yang menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin negara ini dua periode. "Ada orang yang menginginkan Jokowi tetap dua periode, ada yang menginginkan Jokowi diganti, ya boleh-boleh saja," katanya.
Sebab, lanjut dia, ekspresi menyampaikan pendapat bisa berbagai bentuk. "Ada yang bentuknya lagu, ada yang bentuknya puisi. Tergantung kita mau kemana arahnya. Memuji Jokowi boleh, mengkritik Pak Jokowi boleh, memuji Pak Prabowo boleh, mengkritik Pak Prabowo boleh, kan sama-sama kebebasan itu," ujarnya.
(pur)
