Demokrat Minta Menteri TKN Jokowi-Ma'ruf Tak Gunakan Fasilitas Negara

JAKARTA - Sejumlah menteri Kabinet Kerja yang menjadi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin diminta tidak menggunakan fasilitas negara saat berkampanye. Pasalnya, Partai Demokrat beranggapan bahwa aturan melarang menteri yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

"Bagi seorang menteri yang kemudian ingin menjadi tim sukses, tentu beliau juga harus menyesuaikan dengan aturan yang ada, tidak menggunakan fasilitas negara," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto, Rabu (22/8/2018).

Kemudian, dia meminta agar para menteri yang menjadi TKN Jokowi-Ma'ruf tidak meninggalkan tugas di kabinet. "Tentu saya meyakini rule ini akan dipegang dan selebihnya masyarakat yang akan menilai," kata Anggota Komisi III DPR ini.

Dia pun mengajak semua pihak untuk mengawasi sejumlah menteri yang menjadi TKN Jokowi-Ma'ruf itu. "Jangan sampai pesta demokrasi diwarnai kondisi yang mendatangkan kemudharatan untuk kita semua," tandas Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR ini.

Adapun sejumlah menteri yang masuk TKN Jokowi-Ma'ruf Amin yaitu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Moeldoko.