Politikus PDIP: Sidang Tahunan MPR Bukan Forum Partisan
Politikus PDIP: Sidang Tahunan MPR Bukan Forum Partisan
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Charles Honoris menyesalkan kritik yang disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam pidato di Sidang Tahunan MPR, Kamis 16 Agustus 2018.
Kritik yag disampaikan dalam forum tahunan untuk penyampaian laporan kinerja lembaga negara itu dinilai tidak tepat.
“Pasal 66 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 itu menyebutkan sidang tahunan itu untuk ‘memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerja. Jadi, bukan forum untuk politik partisan,” kata Charles di Jakarta, Kamis 16 Agustus 2018. (Baca juga: Ketua MPR Sampaikan Titipan Emak-emak ke Jokowi )
Seharusnya, kata Charles, pidato Zulkifli sebagai Ketua MPR fokus pada laporan kinerja MPR selama setahun ke belakang, seperti yang dilakukan Ketua DPR dan Ketua DPD. Menurut dia, kritik Zulkifli kepada Jokowi tidak terlepas dari posisi Partai Amanat Nasional (PAN) terkait Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
“Jadi Pak Zulkifli seharusnya sadar bahwa dia pidato sebagai Ketua MPR, bukan Ketua Umum PAN yang sudah mendukung kubu lain, sehingga dia terlihat sangat bersemangat mengkritik Jokowi,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPR megatakan, Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD juga adalah forum terhormat dan pemersatu menjelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.
“Ini malah dijadikan forum partisan. Jelas Ketua MPR kali ini bukan seorang negarawan,” ujarnya.
Charles juga mengkritik balik kritik Zulkifli yang menurutnya tidak berbasis data. Misalnya saja, soal harga sembako dan daya beli masyrakat yang disebut Zulkifli sebagai ‘aspirasi emak-emak’.
“Kalau disebut Pak Zulkifli harga-harga mahal, mana datanya? Menurut data BPS per Juli 2018, inflasi kita saja 3,18 persen. Inflasi serendah ini tidak pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya,” ujar Charles.
Soal angka kemiskinan, kata Charles, baru di era Jokowi meyentuh angka satu digit. Menurut data BPS, angka kemiskinan per Maret 2018 sebesar 25,95 juta jiwa (9,82%).
“Jadi turun signifikan dari 28,59 jiwa per Maret 2015, Ini terendah dalam sejarah,” kata Charles.
Menurut dia, mengkritik harus berbasis data, bukan fiksi. "Karena ukuran keberhasilan kinerja Pak Jokowi berdasarkan data, bukan asal omong,” ujarnya.
Kritik yag disampaikan dalam forum tahunan untuk penyampaian laporan kinerja lembaga negara itu dinilai tidak tepat.
“Pasal 66 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 itu menyebutkan sidang tahunan itu untuk ‘memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerja. Jadi, bukan forum untuk politik partisan,” kata Charles di Jakarta, Kamis 16 Agustus 2018. (Baca juga: Ketua MPR Sampaikan Titipan Emak-emak ke Jokowi )
Seharusnya, kata Charles, pidato Zulkifli sebagai Ketua MPR fokus pada laporan kinerja MPR selama setahun ke belakang, seperti yang dilakukan Ketua DPR dan Ketua DPD. Menurut dia, kritik Zulkifli kepada Jokowi tidak terlepas dari posisi Partai Amanat Nasional (PAN) terkait Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
“Jadi Pak Zulkifli seharusnya sadar bahwa dia pidato sebagai Ketua MPR, bukan Ketua Umum PAN yang sudah mendukung kubu lain, sehingga dia terlihat sangat bersemangat mengkritik Jokowi,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPR megatakan, Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD juga adalah forum terhormat dan pemersatu menjelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.
“Ini malah dijadikan forum partisan. Jelas Ketua MPR kali ini bukan seorang negarawan,” ujarnya.
Charles juga mengkritik balik kritik Zulkifli yang menurutnya tidak berbasis data. Misalnya saja, soal harga sembako dan daya beli masyrakat yang disebut Zulkifli sebagai ‘aspirasi emak-emak’.
“Kalau disebut Pak Zulkifli harga-harga mahal, mana datanya? Menurut data BPS per Juli 2018, inflasi kita saja 3,18 persen. Inflasi serendah ini tidak pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya,” ujar Charles.
Soal angka kemiskinan, kata Charles, baru di era Jokowi meyentuh angka satu digit. Menurut data BPS, angka kemiskinan per Maret 2018 sebesar 25,95 juta jiwa (9,82%).
“Jadi turun signifikan dari 28,59 jiwa per Maret 2015, Ini terendah dalam sejarah,” kata Charles.
Menurut dia, mengkritik harus berbasis data, bukan fiksi. "Karena ukuran keberhasilan kinerja Pak Jokowi berdasarkan data, bukan asal omong,” ujarnya.
(dam)
Explore More