Moeldoko Dinilai Paling Potensial Jadi Cawapres Jokowi
Rabu, 08 Agustus 2018 - 13:03 WIB
Moeldoko Dinilai Paling Potensial Jadi Cawapres Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Penunjukan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019, dinilai paling aman.
Pasalnya, Moeldoko diprediksi paling minim resistensi dari koalisi partai politik (Parpol) pendukung Jokowi. Sebab, mantan Panglima TNI tersebut berlatar belakang profesional.
Peneliti Senior Lingkar Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfarabi mengungkapkan, posisi Moeldoko saat ini menjadi representasi profesional paling ideal cawapres. Sebab, Moeldoko memiliki pengalaman kuat dengan statusnya sebagai profesional cukup netral bagi parpol koalisi pengusung Jokowi.
"Pak Moeldoko ini berlatar belakang profesional. Resistensi dari parpol koalisi tentu akan kecil dengan posisinya sekarang. Latar belakangnya sebagai mantan Panglima TNI tentu menjadi nilai plus," ungkap Adjie dalam siaran pers, Rabu (8/8/2018).
Berdasarkan hasil survei LSI pada Selasa (10/7/2018), sedikitnya ada 5 nama yang berpotensi menjadi calon pendamping Jokowi di Pilpres 2019. Selain Moeldoko, nama lainnya adalah Airlangga Hartarto, Mahfud MD, Sri Mulyani, dan Tito Karnavian. Adjie pun menambahkan, Moeldoko memiliki faktor penting lain berupa kedekatan dengan Jokowi.
"Pak Moeldoko memang memiliki kedekatan dengan Jokowi. Buktinya, kini Pak Moeldoko dipercaya sebagai Kepala Staf Presiden. Posisi Kepala Staf Presiden ini merupakan jabatan yang sangat strategis di lingkungan istana," lanjut Adjie lagi.
Masuknya Moeldoko pun dipercaya mampu mengimbangi kompetitor. Sebab, kemampuan Moeldoko sangat kompleks. Moeldoko sangat fasih berbicara ketahanan pangan. Lalu, Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini piawai dalam hal ekonomi. Untuk stabilitas keamanan, itu merupakan spesialisasi Moeldoko.
Terlepas dari posisi ini, figur Moeldoko juga sangat clear sewaktu aktif berdinasi di militer. Tidak ada kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau catatan minor lain yang dibuatnya. Lebih penting lagi, Moeldoko saat ini tidak terikat dengan koalisi parpol manapun. Adjie menerangkan, Moeldoko ini bisa mengimbangi kompetitor Jokowi di Pilpres 2019.
"Duet Jokowi-Moeldoko akan bagus. Jika dipilih menjadi cawapres, Pak Moeldoko ini bisa imbangi kompetitornya. Sebab, pesaing Pak Jokowi adalah Pak Prabowo Subianto dengan mesin Gerindra dan koalisi partai lainnya," terang Adjie lagi.
Sebagai capres penantang, Prabowo juga berlatar belakang militer. Opini lain juga dilontarkan Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma). Sigma beropini, munculnya figur Moeldoko dipercaya akan memecah konsentrasi pemilik suara yang menyukai figur militer. Artinya, suara tidak terpusat pada Prabowo atau pun Gatot Nurmantyo.
Sigma juga menegaskan, bergabungnya Moeldoko bisa menjadi penepis kritik masyarakat. Sebab, masih ada opini masyarakat bila Jokowi kurang memiliki keberpihakan terhadap kedaulatan terhadap bangsa. Selalu dinilai pro asing dan aseng.
"Moeldoko bisa memecah suara yang menyukai militer. Suara itu akan masuk ke Jokowi bila berduet dengan Moeldoko. Posisi soal kedaulatan juga clear," pungkas Pengamat Politik Sigma Said Salahudin.
Pasalnya, Moeldoko diprediksi paling minim resistensi dari koalisi partai politik (Parpol) pendukung Jokowi. Sebab, mantan Panglima TNI tersebut berlatar belakang profesional.
Peneliti Senior Lingkar Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfarabi mengungkapkan, posisi Moeldoko saat ini menjadi representasi profesional paling ideal cawapres. Sebab, Moeldoko memiliki pengalaman kuat dengan statusnya sebagai profesional cukup netral bagi parpol koalisi pengusung Jokowi.
"Pak Moeldoko ini berlatar belakang profesional. Resistensi dari parpol koalisi tentu akan kecil dengan posisinya sekarang. Latar belakangnya sebagai mantan Panglima TNI tentu menjadi nilai plus," ungkap Adjie dalam siaran pers, Rabu (8/8/2018).
Berdasarkan hasil survei LSI pada Selasa (10/7/2018), sedikitnya ada 5 nama yang berpotensi menjadi calon pendamping Jokowi di Pilpres 2019. Selain Moeldoko, nama lainnya adalah Airlangga Hartarto, Mahfud MD, Sri Mulyani, dan Tito Karnavian. Adjie pun menambahkan, Moeldoko memiliki faktor penting lain berupa kedekatan dengan Jokowi.
"Pak Moeldoko memang memiliki kedekatan dengan Jokowi. Buktinya, kini Pak Moeldoko dipercaya sebagai Kepala Staf Presiden. Posisi Kepala Staf Presiden ini merupakan jabatan yang sangat strategis di lingkungan istana," lanjut Adjie lagi.
Masuknya Moeldoko pun dipercaya mampu mengimbangi kompetitor. Sebab, kemampuan Moeldoko sangat kompleks. Moeldoko sangat fasih berbicara ketahanan pangan. Lalu, Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini piawai dalam hal ekonomi. Untuk stabilitas keamanan, itu merupakan spesialisasi Moeldoko.
Terlepas dari posisi ini, figur Moeldoko juga sangat clear sewaktu aktif berdinasi di militer. Tidak ada kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau catatan minor lain yang dibuatnya. Lebih penting lagi, Moeldoko saat ini tidak terikat dengan koalisi parpol manapun. Adjie menerangkan, Moeldoko ini bisa mengimbangi kompetitor Jokowi di Pilpres 2019.
"Duet Jokowi-Moeldoko akan bagus. Jika dipilih menjadi cawapres, Pak Moeldoko ini bisa imbangi kompetitornya. Sebab, pesaing Pak Jokowi adalah Pak Prabowo Subianto dengan mesin Gerindra dan koalisi partai lainnya," terang Adjie lagi.
Sebagai capres penantang, Prabowo juga berlatar belakang militer. Opini lain juga dilontarkan Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma). Sigma beropini, munculnya figur Moeldoko dipercaya akan memecah konsentrasi pemilik suara yang menyukai figur militer. Artinya, suara tidak terpusat pada Prabowo atau pun Gatot Nurmantyo.
Sigma juga menegaskan, bergabungnya Moeldoko bisa menjadi penepis kritik masyarakat. Sebab, masih ada opini masyarakat bila Jokowi kurang memiliki keberpihakan terhadap kedaulatan terhadap bangsa. Selalu dinilai pro asing dan aseng.
"Moeldoko bisa memecah suara yang menyukai militer. Suara itu akan masuk ke Jokowi bila berduet dengan Moeldoko. Posisi soal kedaulatan juga clear," pungkas Pengamat Politik Sigma Said Salahudin.
(maf)
