Pengamat Unair Sebut Darmin Nasution Layak Dampingi Jokowi

SURABAYA - Jelang tenggat waktu pendaftaran capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Agustus 2018 mendatang, sejumlah nama bermunculan untuk diusulkan menjadi cawapres calon Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat Politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi menyarankan cawapres Jokowi sebaiknya berasal dari sosok teknokrat independen yang memahami ekonomi secara lengkap, teruji dan bervisi kerakyatan. Menurutnya sosok tersebut antara lain terdapat pada diri Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo.

“Darmin Nasution adalah sosok ekonom yang lengkap, berkarakter dan otonom. Program ekonomi bervisi jangka panjang Jokowi seperti infrastruktur akan diperkuat dengan kebijakan ekonomi yang inklusif berorientasi pemerataan. Seperti halnya reforma agraria dan bantuan kesehatan serta pendidikan,” ujarnya saat menjadi pembicara pada acara diskusi "Diskursus Ekonomi Kerakyatan dan Pilpres 2019" yang diselenggarakan oleh Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) di Surabaya, Selasa (10/7/2018).

Topik ekonomi kerakyatan, lanjut dia, merupakan kekuatan Darmin. Kriteria seperti itu juga ditemukan pada sosok Soekarwo yang telah cukup baik membangun Jatim dalam tata kelola pemerintahan dan ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, Indonesia saat ini dan lima tahun ke depan isunya adalah ekonomi. Agar program ekonomi berjalan baik, butuh keseimbangan politik. Dengan begitu, butuh sosok yang merupakan kombinasi antara nasionalis dan agamis.

Sosok itu harus mampu menjaga keseimbangan antara legislatif dan eksekutif, pemerintah pusat dan daerah. Kemudian mampu menyeimbangkan antara pemerintah dengan dunia usaha.

“Sosok itu adalah Pak Darmin. Rumusan-rumusan kebijakan yang diambil Jokowi juga hasil ide dan gagasannya Pak Darmin,” terang doktor alumni Murdoch University, Perth, Australia ini.

Dalam kesempatan yang sama, Dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair, Gigih Prihantono menambahkan, tantangan bangsa Indonesia secara khusus adalah situasi ekonomi dunia dan ketimpangan sosial. Dalam soal ekonomi, pemerintah perlu memperkuat perbankan agar meningkatkan penetrasi ke sektor UMKM.

Salah satunya usaha rintisan (start up). Kelompok usaha ini secara modal tidak begitu besar tapi menyerap tenaga kerja yang banyak. Dengan begitu, mampu mengurangi jumlah pengangguran.

“Pembangunan ekonomi harus berbasis komunitas (kelompok usaha start up). Ini penting bagi bangsa ini untuk melihat bahwa, stagnasi ekonomi harus dijawab dengan kebijakan kepemimpinan yang paham bagaimana memajukan ekonomi nasional,” ujarnya.