Antisipasi Pecah, Golkar Diharapkan Rapimnas Tentukan Cawapres
Senin, 28 Mei 2018 - 15:10 WIB
Antisipasi Pecah, Golkar Diharapkan Rapimnas Tentukan Cawapres
A
A
A
JAKARTA - Potensi perpecahan dalam partai politik (parpol) dalam proses pencalonan wakil presiden (Cawapres) yang diusung untuk mendampingi Jokowi cukup besar.
Untuk menghindari konflik dan friksi serta perpecahan di Partai Golkar, maka mekanisme internal partai harus digunakan untuk memutuskan siapa saja yang akan dicalonkan.
Hal itu dikatakan oleh anggota Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Anwar Arifin ketika berbicara dalam diskusi bertema “Koalisi Elite Vs Kader: Pencapresan dan Ancaman Perpecahan Parpol” di Gado-Gado Boplo, Jalan Geja Theresia, Menteng, Minggu 27 Mei 2018.
"Saya mengamati, persaingan untuk mendapatkan posisi Wapres Jokowi sangat tinggi, sementara sinyal dari Jokowi akan memilih siapa belum jelas. Karena itu secara internal partai harus melakukan proses yang transparan dan demokratis. Kalau di Golkar, saya usulkan digelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)," kata Anwar Arifin.
Anwar Arifin menegaskan, tidak sulit bagi Golkar untuk segera menggelar Rapimnas dan mendengarkan suara-suara DPD I dan II guna menjaring siapa saja yang layak dan pantas untuk menjadi Cawapres.
Lebih lanjut Anwar Arifin menyatakan, tujuan Rapimnas adalah untuk menjaga soliditas partai. Karena belum ada sinyal yang jelas dari Jokowi, maka Rapimnas bisa putuskan tiga sampai lima nama, baik figur muda maupun senior.
"Kalau saat ini Ketua umum Airlangga digadang gadang sebagai Cawapres boleh saja, itu masih bersifat pribadi. Tapi dalam pencalonan wakil presiden kan bukan urusan pribadi. Ini urusan partai danmenyangkut masa depan partai," ucapnya.
"Jadi prosesnya harus demokratis dan terbuka. Maka Rapimnas adalah yang terbaik, sehingga suara-suara yang berbeda bisa disatukan dan jika sudha diputuskan, semua harus patuh," tambah Anwar Arifin yang beberpa periode menjadi anggota DPR itu.
Diskusi juga menampilkan narasumber Direktur Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) Poempida Hidayatullah, Ketua DPP PSI Tsamara Amany, Direktur LIMA, Ray Rangkuti, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indepeneden Nusantara (LSIN) Yassin Muhammad selaku pelaksana diskusi.
Direktur Orkestra, Poempida Hidayatullah setuju dengan Anwar Arifin agar Golkar melaksanakan proses dan mekanisme di internal secara demokratis. Karena ituforum yang transparan dan demokratsi adalag Rapimnas dengan agenda khusus membahas pencalonan wakil presiden.
"Airlangga selaku ketua umum Golkar harus melakukan komunikasi dengan pengurus DPD I dan II dan kemudian membahas pencalonan. Jika calon ynag terpilih lewat Rapimnas, maka yang bersangkutan mendapat legitimasi partai. Mengenai jumlahnya berapa calon yang diusulkan, terserah Rapimnas yang memutuskan," ujar Poempida.
Direktur Eksekutif Lembaga Suirvei Indepeneden Nusantara (LSIN) Yassin Muhammad dalam paparannya mengatakan, Deklarasi rekomendasi Capres, dukungan parpol pada kontestasi Pilpres 2019 telah mengerucut pada nama petahana, Presiden Jokowi dan bukan Jokowi.
Disebut non Jokowi karena parpol yang belum secara resmi mendeklarasikan calon presiden belum memiliki nama tunggal untuk diusung sebagai calon presiden atau paket capres-cawapresnya.
Untuk menghindari konflik dan friksi serta perpecahan di Partai Golkar, maka mekanisme internal partai harus digunakan untuk memutuskan siapa saja yang akan dicalonkan.
Hal itu dikatakan oleh anggota Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Anwar Arifin ketika berbicara dalam diskusi bertema “Koalisi Elite Vs Kader: Pencapresan dan Ancaman Perpecahan Parpol” di Gado-Gado Boplo, Jalan Geja Theresia, Menteng, Minggu 27 Mei 2018.
"Saya mengamati, persaingan untuk mendapatkan posisi Wapres Jokowi sangat tinggi, sementara sinyal dari Jokowi akan memilih siapa belum jelas. Karena itu secara internal partai harus melakukan proses yang transparan dan demokratis. Kalau di Golkar, saya usulkan digelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)," kata Anwar Arifin.
Anwar Arifin menegaskan, tidak sulit bagi Golkar untuk segera menggelar Rapimnas dan mendengarkan suara-suara DPD I dan II guna menjaring siapa saja yang layak dan pantas untuk menjadi Cawapres.
Lebih lanjut Anwar Arifin menyatakan, tujuan Rapimnas adalah untuk menjaga soliditas partai. Karena belum ada sinyal yang jelas dari Jokowi, maka Rapimnas bisa putuskan tiga sampai lima nama, baik figur muda maupun senior.
"Kalau saat ini Ketua umum Airlangga digadang gadang sebagai Cawapres boleh saja, itu masih bersifat pribadi. Tapi dalam pencalonan wakil presiden kan bukan urusan pribadi. Ini urusan partai danmenyangkut masa depan partai," ucapnya.
"Jadi prosesnya harus demokratis dan terbuka. Maka Rapimnas adalah yang terbaik, sehingga suara-suara yang berbeda bisa disatukan dan jika sudha diputuskan, semua harus patuh," tambah Anwar Arifin yang beberpa periode menjadi anggota DPR itu.
Diskusi juga menampilkan narasumber Direktur Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) Poempida Hidayatullah, Ketua DPP PSI Tsamara Amany, Direktur LIMA, Ray Rangkuti, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indepeneden Nusantara (LSIN) Yassin Muhammad selaku pelaksana diskusi.
Direktur Orkestra, Poempida Hidayatullah setuju dengan Anwar Arifin agar Golkar melaksanakan proses dan mekanisme di internal secara demokratis. Karena ituforum yang transparan dan demokratsi adalag Rapimnas dengan agenda khusus membahas pencalonan wakil presiden.
"Airlangga selaku ketua umum Golkar harus melakukan komunikasi dengan pengurus DPD I dan II dan kemudian membahas pencalonan. Jika calon ynag terpilih lewat Rapimnas, maka yang bersangkutan mendapat legitimasi partai. Mengenai jumlahnya berapa calon yang diusulkan, terserah Rapimnas yang memutuskan," ujar Poempida.
Direktur Eksekutif Lembaga Suirvei Indepeneden Nusantara (LSIN) Yassin Muhammad dalam paparannya mengatakan, Deklarasi rekomendasi Capres, dukungan parpol pada kontestasi Pilpres 2019 telah mengerucut pada nama petahana, Presiden Jokowi dan bukan Jokowi.
Disebut non Jokowi karena parpol yang belum secara resmi mendeklarasikan calon presiden belum memiliki nama tunggal untuk diusung sebagai calon presiden atau paket capres-cawapresnya.
(maf)
