ISPPI: Semua Komponen Bangsa Harus Bersatu Lawan Teroris
Sabtu, 26 Mei 2018 - 21:28 WIB
ISPPI: Semua Komponen Bangsa Harus Bersatu Lawan Teroris
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) Sisno Adiwinoto mengatakan bahwa semua komponen bangsa harus bersatu melawan teroris. Sehingga, ke depan diharapkannya, tidak ada lagi perbedaan pola pikir, sikap maupun tindakan dalam upaya memberantas terorisme.
"Mungkin tidak ada kata lain kita bersatu, semua komponen bangsa ini bersatu melawan teroris," ujar Sisno dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk Pemberantasan Terorisme, Legislasi, Tindakan Polisi dan Deradikalisasi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/5/2018).
Adapun jika ada pihak yang masih keberatan dengan Undang-undang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menurut dia, bisa melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Sebelum itu berjalan, tentunya kelemahan-kelemahan yang mungkin masih ada di aturan, kita perkuat dengan pelaksanaan oleh petugas," katanya.
Dia melanjutkan, selain program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tugas Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) maupun Pemolisian Masyarakat (Polmas) perlu dimaksimalkan. Sebab, peran Babinkamtibmas dan Polmas dianggapnya sangat penting, mulai dari mendeteksi dini, membina masyarakat maupun pendataan.
"Itu mungkin perlu ditingkatkan. Sehingga bukan kita sekadar memperkuat penindakan atau represif, tapi preemtif dan preventif juga polisi harus lakukan," pungkasnya.
"Mungkin tidak ada kata lain kita bersatu, semua komponen bangsa ini bersatu melawan teroris," ujar Sisno dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk Pemberantasan Terorisme, Legislasi, Tindakan Polisi dan Deradikalisasi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/5/2018).
Adapun jika ada pihak yang masih keberatan dengan Undang-undang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menurut dia, bisa melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Sebelum itu berjalan, tentunya kelemahan-kelemahan yang mungkin masih ada di aturan, kita perkuat dengan pelaksanaan oleh petugas," katanya.
Dia melanjutkan, selain program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tugas Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) maupun Pemolisian Masyarakat (Polmas) perlu dimaksimalkan. Sebab, peran Babinkamtibmas dan Polmas dianggapnya sangat penting, mulai dari mendeteksi dini, membina masyarakat maupun pendataan.
"Itu mungkin perlu ditingkatkan. Sehingga bukan kita sekadar memperkuat penindakan atau represif, tapi preemtif dan preventif juga polisi harus lakukan," pungkasnya.
(pur)
