Aktifkan Koopssusgab Tunggu Revisi UU Antiterorisme Disahkan
Jum'at, 18 Mei 2018 - 11:11 WIB
Aktifkan Koopssusgab Tunggu Revisi UU Antiterorisme Disahkan
A
A
A
JAKARTA - Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Sya'roni menganggap pelibatan TNI dalam operasi penanggulangan terorisme sebaiknya menunggu revisi Undang-undang antiterorisme disahkan.
"Terlalu buru-buru mengaktifkan Koopssusgab TNI tanpa landasan hukum bisa menuai persoalan di kemudian hari," kata Sya'roni saat dihubungi SINDOnews, Jumat (18/5/2018).
Apalagi, kata Roni sapaan akrabnya, Presiden Jokowi sampai mengancam akan mengeluarkan Perppu jika revisi UU itu tak kunjung diundangkan. Menurutnya, semestinya, pembahasan Revisi UU Terorisme dapat berjalan cepat mengingat koalisi parpol pendukung pemerintah menguasai mayoritas parlemen.
"Bila revisi UU belum juga selesai dan Perppu juga tidak dikeluarkan, maka sebaiknya persoalan Terorisme tetap diserahkan penanganannya kepada Polri, BNPT dan BIN," ujarnya.
Roni menilai, sejak Bom Bali, Polri telah terbukti berkali-kali menggulung pelaku terorisme. Sejumlah tokoh hebat teroris juga berhasil dilumpuhkan oleh Polri. Jadi tidak ada salahnya memberi kesempatan Polri untuk menyelesaikan kasus teror bom di Surabaya.
Sementara untuk pelibatan TNI sebaiknya menunggu revisi UU Terorisme selesai. Daripada mengaktifkan Koopssuagab TNI tanpa dasar hukum, lebih baik Presiden memerintahkan menteri-menterinya segera menuntaskan Revisi UU Terorisme.
"Apalagi Ketua DPR sudah menegaskan bahwa penyebab penundaan Revisi UU Terorisme ada di pihak pemerintah," tandasnya.
"Terlalu buru-buru mengaktifkan Koopssusgab TNI tanpa landasan hukum bisa menuai persoalan di kemudian hari," kata Sya'roni saat dihubungi SINDOnews, Jumat (18/5/2018).
Apalagi, kata Roni sapaan akrabnya, Presiden Jokowi sampai mengancam akan mengeluarkan Perppu jika revisi UU itu tak kunjung diundangkan. Menurutnya, semestinya, pembahasan Revisi UU Terorisme dapat berjalan cepat mengingat koalisi parpol pendukung pemerintah menguasai mayoritas parlemen.
"Bila revisi UU belum juga selesai dan Perppu juga tidak dikeluarkan, maka sebaiknya persoalan Terorisme tetap diserahkan penanganannya kepada Polri, BNPT dan BIN," ujarnya.
Roni menilai, sejak Bom Bali, Polri telah terbukti berkali-kali menggulung pelaku terorisme. Sejumlah tokoh hebat teroris juga berhasil dilumpuhkan oleh Polri. Jadi tidak ada salahnya memberi kesempatan Polri untuk menyelesaikan kasus teror bom di Surabaya.
Sementara untuk pelibatan TNI sebaiknya menunggu revisi UU Terorisme selesai. Daripada mengaktifkan Koopssuagab TNI tanpa dasar hukum, lebih baik Presiden memerintahkan menteri-menterinya segera menuntaskan Revisi UU Terorisme.
"Apalagi Ketua DPR sudah menegaskan bahwa penyebab penundaan Revisi UU Terorisme ada di pihak pemerintah," tandasnya.
(pur)
