Ketua Umum MUI: Perlu Pola Baru Tangani Napi Kasus Terorisme
Kamis, 10 Mei 2018 - 16:15 WIB
Ketua Umum MUI: Perlu Pola Baru Tangani Napi Kasus Terorisme
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin prihatin terhadap peristiwa kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat yang menewaskan lima polisi dan melukai sejumlah orang.
Ma'ruf mengusulkan adanya evaluasi dalam penanganan narapidana atau napi kasus terorisme. Kita prihatin dan sangat menyesalkan kenapa ini terjadi. Perlu ada evaluasi penanganan narapidan teroris," kata Ma'ruf di sela-sela acara Seminar Nasional Politisasi dan Legitimasi Agama di Kampus Al Azhar Indonesia, Jakarta, Kamis (10/5/2018).
Dia menduga penanganan napi kasus terorisme terlalu longgar karena lebih mengedepankan faktor kemanusiaan atau hak asasi manusia. Sehingga, kata dia, tidak begitu ketat dan memungkinkan terjadinya perebutan senjata.
"Ke depan tetap menghargai hak-hak kemanusiaan tapi harus lebih waspada dan ketat sehingga hal tersebut tidak terjadi lagi. Kita berduka cita atas wafatnya lima orang Brimob dan empat orang terluka. Mereka adalah orang-orang yang sangat berharga," tuturnya. (Baca juga: Jokowi: Negara Tak Pernah Takut Terorisme )
Menurut dia, deradikalisasi bukan upaya mudah. Caranya perlu diubah, tapi tetap jangan sampai melanggar HAM. "Memang penanganannya perlu pola-pola baru dengan tetap tidak melangar HAM, tapi tidak terlalu longgar juga," katanya.
Dalam acara itu, Ma'ruf mengajak semua yang hadir untuk berdoa mendoakan korban kerusuhan di Mako Brimob. Acara itu juga dihadiri Ketua DPP FPI Habib Muchisn Alatas dan Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Abd Rohim Ghazali.
Ma'ruf mengusulkan adanya evaluasi dalam penanganan narapidana atau napi kasus terorisme. Kita prihatin dan sangat menyesalkan kenapa ini terjadi. Perlu ada evaluasi penanganan narapidan teroris," kata Ma'ruf di sela-sela acara Seminar Nasional Politisasi dan Legitimasi Agama di Kampus Al Azhar Indonesia, Jakarta, Kamis (10/5/2018).
Dia menduga penanganan napi kasus terorisme terlalu longgar karena lebih mengedepankan faktor kemanusiaan atau hak asasi manusia. Sehingga, kata dia, tidak begitu ketat dan memungkinkan terjadinya perebutan senjata.
"Ke depan tetap menghargai hak-hak kemanusiaan tapi harus lebih waspada dan ketat sehingga hal tersebut tidak terjadi lagi. Kita berduka cita atas wafatnya lima orang Brimob dan empat orang terluka. Mereka adalah orang-orang yang sangat berharga," tuturnya. (Baca juga: Jokowi: Negara Tak Pernah Takut Terorisme )
Menurut dia, deradikalisasi bukan upaya mudah. Caranya perlu diubah, tapi tetap jangan sampai melanggar HAM. "Memang penanganannya perlu pola-pola baru dengan tetap tidak melangar HAM, tapi tidak terlalu longgar juga," katanya.
Dalam acara itu, Ma'ruf mengajak semua yang hadir untuk berdoa mendoakan korban kerusuhan di Mako Brimob. Acara itu juga dihadiri Ketua DPP FPI Habib Muchisn Alatas dan Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Abd Rohim Ghazali.
(dam)
