Respons Partai Pro Jokowi Terkait Deklarasi #2019GantiPresiden
Jum'at, 04 Mei 2018 - 16:38 WIB
Respons Partai Pro Jokowi Terkait Deklarasi #2019GantiPresiden
A
A
A
JAKARTA - Rencana acara deklarasi akbar relawan nasional #2019GantiPresiden di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha Depan Bundaran Air Mancur Monas pada Minggu 6 Mei 2018, mendapat respons dari kalangan partai politik (parpol).
Pasalnya, Car Free Day (CFD) atau kawasan hari bebas kendaraan harus bebas dari segala aktivitas politik. "Sangat disayangkan jika CFD digunakan untuk deklarasi politik," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji dihubungi, Jumat (4/5/2018).
Dia melanjutkan, masyarakat yang datang ke Car Free Day sebenarnya untuk bersantai bersama keluarga menikmati hari libur. "Ini ujian bagi Pemda DKI apakah bisa berbuat adil atau tidak karena Perda sudah melarang CFD digunakan untuk kepentingan politik," ungkapnya.
Hal senada dikatakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi. Pria yang akrab disapa Awiek ini mengakui bahwa sikap politik merupakan hak masing-masing.
"Tapi mengaktualisasikan hak politik harus menghormati ketentuan hukum yang berlaku," kata Awiek dihubungi terpisah.
Awiek menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempunyai aturan melarang CFD untuk kegiatan politik. Dia melanjutkan, hanya saja selama ini banyak dilanggar akibat pembiaran dan menjadi preseden buruk.
"Kami harapkan untuk menghormati aturan hukum dan Pemprov DKI menegakkan aturan secara seimbang," ujar anggota Komisi II DPR ini.
Pasalnya, Car Free Day (CFD) atau kawasan hari bebas kendaraan harus bebas dari segala aktivitas politik. "Sangat disayangkan jika CFD digunakan untuk deklarasi politik," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji dihubungi, Jumat (4/5/2018).
Dia melanjutkan, masyarakat yang datang ke Car Free Day sebenarnya untuk bersantai bersama keluarga menikmati hari libur. "Ini ujian bagi Pemda DKI apakah bisa berbuat adil atau tidak karena Perda sudah melarang CFD digunakan untuk kepentingan politik," ungkapnya.
Hal senada dikatakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi. Pria yang akrab disapa Awiek ini mengakui bahwa sikap politik merupakan hak masing-masing.
"Tapi mengaktualisasikan hak politik harus menghormati ketentuan hukum yang berlaku," kata Awiek dihubungi terpisah.
Awiek menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempunyai aturan melarang CFD untuk kegiatan politik. Dia melanjutkan, hanya saja selama ini banyak dilanggar akibat pembiaran dan menjadi preseden buruk.
"Kami harapkan untuk menghormati aturan hukum dan Pemprov DKI menegakkan aturan secara seimbang," ujar anggota Komisi II DPR ini.
(maf)
