LBH Perindo Gandeng Bawaslu, Persiapkan Pemilu Tertib
LBH Perindo Gandeng Bawaslu, Persiapkan Pemilu Tertib
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Partai Perindo menggandeng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan sosialisasi pemaparan teknis peraturan Bawaslu terkait UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal tersebut dilakukan dalam rangka Kegiatan HUT LBH Perindo ke-2.
Ketua DPP LBH Perindo, Ricky K. Margono menyatakan inisatif mengundang Bawaslu untuk melakukan persiapan Pilkada 2018 juga Pileg dan pilpres di 2019 mendatang.
"Kita hadapi pilkada, banyak kader yang diusung perindo kita juga lagi siapkan apa yang dilarang dan diperbolehkan oleh Bawaslu supaya kedepan dalam menjalankan fungsi kepartaian sesuai dengan koridor yang ada," ucapnya (2/5/2018) di Gedung DPR.
Dia juga menekankan, Perindo tetap teguh untuk anti politik transaksional seperti politik uang. LBH, sambungnya, konsen untuk ke sana, atas dasar itu menggaet Bawaslu agar dapat memetakan bagaiaman pelaksanaan pemilu yang baik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
"Kami anti politik uang kami sampaikan juga kami tidak politik sara, ini kami concern ke sana," ungkapnya.
Selain mendukung pelaksanaan pemilu, LBH juga tengah menagawal proses hukum investasi bodong di tengah masyarakat Jabotabek yang sudah sangat merugikan dan meresahkan mereka.
"Ini sudah serius bentuknya seperti travel bodong kami merasa perlu bagikan ilmu kami kepada masyarakat, bayangkan saja, satu perusahaan bisa buat korban 140 oranng," jelasnya.
Komisioner Bawaslu Rahmat Bagdja mendukung upaya LBH Perindo yang menggaet institusinya untuk melakukan sosialisasi mekanisme kampanye dan pelaksanaan pemilu yang baik.
"Sosialisasi ini saya berharap tidak berhenti di tingkat nasional, tapi sampai tingkat kabupaten kota. Karena kami harapkan adanya kerjasama mengenai bagaimana pemilu ke depan dan pengwasannya di masing-masing TPS, di Kabupaten Kota. Dan inilah yang kami harapkan terjadi antara penyelenggara dan partai politik. Kita bekerjasama dalam hal-hal seperti ini," ucapnya.
Dia berharap, nantinya pelaksaan pemilu yang bersinggungan dengan parpol seperti saksi parpol, atau apapun yang berhubungan dengan parpol itu bisa dijaga dengan baik. "Bisa kemudian berhubungan dengan panwas, ada koordinasi jika misalnya ditemukan bermasalah di lapangan," jelasnya.
Ketua DPP LBH Perindo, Ricky K. Margono menyatakan inisatif mengundang Bawaslu untuk melakukan persiapan Pilkada 2018 juga Pileg dan pilpres di 2019 mendatang.
"Kita hadapi pilkada, banyak kader yang diusung perindo kita juga lagi siapkan apa yang dilarang dan diperbolehkan oleh Bawaslu supaya kedepan dalam menjalankan fungsi kepartaian sesuai dengan koridor yang ada," ucapnya (2/5/2018) di Gedung DPR.
Dia juga menekankan, Perindo tetap teguh untuk anti politik transaksional seperti politik uang. LBH, sambungnya, konsen untuk ke sana, atas dasar itu menggaet Bawaslu agar dapat memetakan bagaiaman pelaksanaan pemilu yang baik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
"Kami anti politik uang kami sampaikan juga kami tidak politik sara, ini kami concern ke sana," ungkapnya.
Selain mendukung pelaksanaan pemilu, LBH juga tengah menagawal proses hukum investasi bodong di tengah masyarakat Jabotabek yang sudah sangat merugikan dan meresahkan mereka.
"Ini sudah serius bentuknya seperti travel bodong kami merasa perlu bagikan ilmu kami kepada masyarakat, bayangkan saja, satu perusahaan bisa buat korban 140 oranng," jelasnya.
Komisioner Bawaslu Rahmat Bagdja mendukung upaya LBH Perindo yang menggaet institusinya untuk melakukan sosialisasi mekanisme kampanye dan pelaksanaan pemilu yang baik.
"Sosialisasi ini saya berharap tidak berhenti di tingkat nasional, tapi sampai tingkat kabupaten kota. Karena kami harapkan adanya kerjasama mengenai bagaimana pemilu ke depan dan pengwasannya di masing-masing TPS, di Kabupaten Kota. Dan inilah yang kami harapkan terjadi antara penyelenggara dan partai politik. Kita bekerjasama dalam hal-hal seperti ini," ucapnya.
Dia berharap, nantinya pelaksaan pemilu yang bersinggungan dengan parpol seperti saksi parpol, atau apapun yang berhubungan dengan parpol itu bisa dijaga dengan baik. "Bisa kemudian berhubungan dengan panwas, ada koordinasi jika misalnya ditemukan bermasalah di lapangan," jelasnya.
(pur)
Explore More