Jelang Pilkada dan Pilpres, Eskalasi Keamanan Cenderung Landai
Jum'at, 27 April 2018 - 18:54 WIB
Jelang Pilkada dan Pilpres, Eskalasi Keamanan Cenderung Landai
A
A
A
JAKARTA - Indonesia akan menghadapi hajatan besar demokrasi yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak serta Pemilu 2019. TNI menyatakan kesiapannya untuk menjaga keamanan dan kondusifitas dua pesta demokrasi tersebut.
Panglima Kodam (Pangdam) Jaya, Mayjen TNI Joni Supriyanto mengatakan, hingga dua bulan jelang pilkada eskalasi keamanan di berbagai wilayah yang akan menggelar pilkada relatif landai. Menurut Joni, kondisi demikian terjadi lantaran seluruh kandidat calon kepala daerah sedang menahan diri untuk tidak menghabiskan logistik hingga masa kampanye usai.
"Semua sedang menghemat energi. Para kandidat menjaga agar 'minyaknya' cukup sampai finish atau hari H pemilihan. Ini sangat menguntungkan bagi pengamanan wilayah yang melaksanakan pilkada," ujar Joni di iNews Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (27/4/2018).
Meski Jakarta tak menggelar pilkada, Joni mengatakan pihaknya harus tetap waspada. Pasalnya, kata Joni, tiap-tiap sengketa hasil pilkada di seluruh wilayah di Indonesia akan berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) yang terletak di Jakarta.
"Pilkada ada di daerah. Tapi pilkada tahap dua ada di Jakarta, di MK. Kodam Jaya harus tetap siaga," tegas Joni.
Sementara itu terkait gelaran Pemilu 2019, Joni menambahkan aparat keamanan diuntungkan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dilakukan serentak. Dalam kondisi tersebut, konsentrasi partai dan tokoh politik akan terpecah.
"Ada keuntungan atau memudahkan. Pileg, pilpres dilakukan bersamaan. Jadi tidak sempat terjadi pengelompokan tokoh dan antar partai. Partai akan berpikir memenangkan partainya. Kita sedikit diuntungkan dengan itu," kata Joni.
Panglima Kodam (Pangdam) Jaya, Mayjen TNI Joni Supriyanto mengatakan, hingga dua bulan jelang pilkada eskalasi keamanan di berbagai wilayah yang akan menggelar pilkada relatif landai. Menurut Joni, kondisi demikian terjadi lantaran seluruh kandidat calon kepala daerah sedang menahan diri untuk tidak menghabiskan logistik hingga masa kampanye usai.
"Semua sedang menghemat energi. Para kandidat menjaga agar 'minyaknya' cukup sampai finish atau hari H pemilihan. Ini sangat menguntungkan bagi pengamanan wilayah yang melaksanakan pilkada," ujar Joni di iNews Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (27/4/2018).
Meski Jakarta tak menggelar pilkada, Joni mengatakan pihaknya harus tetap waspada. Pasalnya, kata Joni, tiap-tiap sengketa hasil pilkada di seluruh wilayah di Indonesia akan berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) yang terletak di Jakarta.
"Pilkada ada di daerah. Tapi pilkada tahap dua ada di Jakarta, di MK. Kodam Jaya harus tetap siaga," tegas Joni.
Sementara itu terkait gelaran Pemilu 2019, Joni menambahkan aparat keamanan diuntungkan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dilakukan serentak. Dalam kondisi tersebut, konsentrasi partai dan tokoh politik akan terpecah.
"Ada keuntungan atau memudahkan. Pileg, pilpres dilakukan bersamaan. Jadi tidak sempat terjadi pengelompokan tokoh dan antar partai. Partai akan berpikir memenangkan partainya. Kita sedikit diuntungkan dengan itu," kata Joni.
(kri)
