2019, Pemerintah Fokus Bangun Sumber Daya Manusia

MERAUKE - Pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Setelah infrastruktur selesai, pembangunan sumber daya manusia (SDM) akan menjadi sasaran berikutnya.

Selama empat tahun ini, pembangunan infrastruktur dilakukan untuk membuka akses bagi masyarakat perbatasan. “Bagaimana membangun SDM kalau tidak ada jalan ke sana. Lalu tidak ada listriknya, tidak ada sekolah. Intinya bahwa infrastruktur untuk membuka sekat-sekat itu. Tahap berikutnya membangun SDM,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiran to saat acara “Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) 2018” di kantor Bupati Merauke, Papua, kemarin.

Wiranto mengatakan bahwa pembangunan SDM akan jadi fokus pemerintah secara menyeluruh tahun depan. Menurutnya, SDM menentukan daya saing suatu negara. “Sebab ke depan nanti kita tidak lagi bersaing sumber daya alam. National resources susah kuno. Dan yang akan bertanding adalah human capital. SDM yang tercerahkan dan dicerdaskan,” tuturnya.

Meski demikian, alokasi anggaran pembangunan fisik di wilayah perbatasan dalam bidang pendidikan tidaklah sedikit. Untuk 2018 ini, alokasi anggaran pendidikan khusus perbatasan mencapai Rp7,4 triliun. “Anggaran Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) tinggi sekali supaya SDM naik kualitasnya,” ungkap Wiranto.

Selain itu, dia menegaskan pembangunan perbatasan bukan lah bentuk politik mercusuar pemerintah. Akan tetapi, hal nyata yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Ini sesuatu yang sangat penting untuk dipahami masyarakat bahwa pembangunan perbatasan bukan aksi-aksian, demonstrasi, atau hal-hal semacam politik mercusuar. Tapi akibatnya, dampaknya pasti akan lebih bangga lagi terhadap bangsa,” ujarnya.

Terlebih lagi dampak-dampak pembangunan perbatasan ini sudah mulai terlihat. Dia mengatakan bahwa jalan-jalan baru, sarana transportasi, pelabuhan darat dan udara telah tampak di area-area terluar Indonesia.

Selain itu, juga dilakukan pembangunan pos lintas batas negara (PLBN). “Kalau dulu kumuh dari seberang, sekarang di tujuh daerah perbatasan PLBN kita sudah sangat membanggakan. Bahkan menjadi daya tarik masyarakat seberang untuk melihat kita, datang ke sini belanja ke sini, balik lagi,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan perbatasan, sinergitas antara kementerian/lembaga dan kepala daerah sangatlah penting. Jika sinergitas tidak ada maka dapat dipastikan pembangunan perbatasan tidak akan maksimal. “Sinergitas itu kuncinya. Peran kepala daerah penting,” paparnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo menambahkan, pembangunan perbatasan merupakan pengembangan dari Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, di mana pembangunan yang dilakukan secara Indonesia sentris.

“Pak Jokowi ingin semua perbatasan dibangun. Pak Jokowi ingin dari ujung Rondo, Natuna, Skouw, seluruh perbatasan bagus dan ada manfaat bagi masyarakat sekitar,” katanya.

Menurutnya, pemerintah saat ini tidak saja membangun infrastruktur semata diperbatasan, tetapi juga dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur sosialnya. Dalam hal ini, selain membangun PLBN, pemerintah juga terus melengkapinya dengan sarana-sarana pendukungnya sehingga pem bangunan di perbatasan pun dilakukan secara komprehensif.

“Pasar darurat (tradisional), rumah sakit (puskesmas), sam pai koramil, polsek, markas pamt as, guru-gurunya untuk sekolah menengah, jangan mau kalah sama sebelah,” kata Tjahjo.

Mantan anggota DPR ini menekankan bahwa pembangunan perbatasan tidaklah bisa dilakukan secara instan, tetapi harus berkesinambungan.

“Jadi apa yang dicanangkan ini tidak harus satu tahun selesai, tapi ini meletakkan fondasi yang bisa tiga tahun, lima tahun, atau bahkan 10 tahun selesai,” ungkapnya.

Dia mengatakan pengelolaan perbatasan negara tahun 2018 telah dialokasikan anggaran Rp21,95 triliun pada 27 kementerian/lembaga untuk beberapa kegiatan, di antaranya pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, dan pemenuhan kebutuh an pokok/kedaulatan pangan. “Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan,” ungkapnya.

Penjabat Gubernur Papua Soedarmo mengatakan, pembangunan perbatasan merupakan momentum penting bagi masyarakat Papua. Hal ini terlihat dari pembangunan PLBN di Skouw, yang telah menjadikan wilayah perbatasan sebagai menjadi kunjungan wisata.

“Kami harap melalui Pak Menko Polhukam, mudah-mudahan ke depan bisa dibangun PLBN yang lain, sehingga kami bisa dapatkan devisa sebagai dampak pembangunan diperbatasan,” tuturnya.

Dia pun mengajak jajarannya dan bupati/wali kota di provinsi melakukan sinergitas terhadap program-program pem bangunan. Dengan begitu, perbatasan di Papua ke depan dapat menjadi kantong-kantong pertumbuhan ekonomi.

“Kita membangun perbatasan ini bisa menjadi daerah madu. Kalau namanya madu, begitu ada madu pasti banyak semut yang datang. Kami bertekad untuk mendukung program pemerintah pusat terkait pembangunan perbatasan,” jelasnya.

Bupati Merauke Frederikus Guinea mengatakan adanya pen canangan gerbangdutas akan menjadikan wilayah perbatasan sebagai garda terdepan yang dapat menjaga martabat, kesatuan, dan kedaulatan bangsa. Dia optimistis pencanangan ini akan berdampak signifikan bagi perekonomian di wilayah perbatasan. “Pencanangan ini akan memberikan multiplier effect,” ungkapnya.

Ketua Lembaga Adat Distrik Sota Daud Limar mengakui bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah di kawasan Pos Lintas Batas (PLB) Sota manfaatnya telah dirasakan masyarakat. Salah satu manfaat itu terlihat dengan masyarakat dari negara tetangga yang memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari dengan datang ke Indonesia.

“Setiap hari itu bisa sampai 20 orang lebih yang datang kemari. Itu mereka biasanya berbelanja berbagai kebutuhan,” ujarnya. Dia mengaku dalam hal lapangan pekerjaan di wilayah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini ini masih minim.

Dia mengatakan masih banyak pemuda menganggur dan mengisi waktu dengan berburu. “Jika pemerintah pusat ingin membantu maka bantu pertanian Sota dengan kirim penyuluh. Dengan demikian, hasil pertanian akan lebih baik lagi,” pungkasnya. (Dita Angga)